Ramadan tahun ini harus dilewati dengan berat oleh bangsa ini. Berbagai peristiwa dan permasalahan pun silih berganti datang. Mulai dari sengketa perbatasan dengan Malaysia, kasus hukuman mati TKI, hingga hajat tradisi mudik tahunan. Selain itu pro kontra pemberian remisi dan grasi bagi para koruptor dan pembangunan gedung baru DPR pun berkecamuk di tengah-tengah masyarakat.
Menilik lebih dalam, permasalahan yang dialami beberapa waktu belakangan ini tak lepas dari dua sudut pandang yang berbeda dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pada sengketa perbatasan dengan Malaysia, masyarakat menilai pemerintah tidak tegas untuk menyelesaikan kasus. Sementara pemerintah menilai seruan masyarakat untuk perang atau memutuskan diplomasi merupakan tindakan yang idealis tetapi tidak realistis.
Hal lain adalah sudah tidak adanya rasa kebersamaan untuk menyatukan pikiran atau keputusan untuk bangsa ini. Setiap orang berlomba-lomba ingin supaya keputusannya dianggap benar. Tidak hanya itu, terkadang setiap orang pun lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya dari pada kepentingan bersama.
Tidak adanya kebersamaan untuk saling menghormati pun dapat terlihat ketika masyarakat berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan berupa Sembako ataupun zakat berupa uang. Walau nilainya tidak seberapa, banyak orang tega tidak mengalah bahkan saling menginjak demi mencukupi kebutuhan hidupnya.
Situasi yang sama pun dialami di sektor pemerintahan. Budaya korupsi yang telah menjamur sangat sulit diobati. Walau telah ketahuan menggerogoti uang negara dan dipenjara, dengan satu dua sentuhan pun mereka mendapat remisi dan grasi untuk cepat bebas dari hukuman. Hukum seperti ini tak dapat memberi efek jera bagi para koruptor.
Sisi lain yang unik kejadian yang melanda bangsa ini pada Ramadan yaitu tentang kemacetan arus mudik dan arus balik. Dilarangnya para pengendara sepeda motor oleh pemerintah karena sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan nampaknya sangat direspons baik oleh masyarakat. Tetapi seharusnya pemerintah tidak hanya menyuruh, tetapi juga bertindak. Seperti pembatasan jual beli sepeda motor, untuk mengurangi kemacetan. Hal tersebut tampaknya tidak akan dilakukan pemerintah mengingat sektor pajak dari kendaraan bermotor sangat mendukung pemasukan kas negara.
Hal-hal itu haruslah segera dibenahi. Mulai dari menyatukan satu pandangan baik dari tingkat masyarakat hingga ke pemerintahan. Para tokoh masyarakat pun harus bersatu padu untuk memberikan solusi terbaik dan tidak hanya saling mengkritik. (***)