JAKARTA (Joglosemar): Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan wakil menteri tidak akan diberikan untuk kalangan partai politik. Wakil menteri hanya akan diisi pejabat karier atau orang yang profesional di bidangnya.
“Tidak, tidak (Parpol),  profesional. Itu adalah pejabat karir,” tegas Hatta usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/10).
Dari sejumlah wakil menteri yang disiapkan, Hatta mengakui ada bebarapa yang berada di bawah koordinatornya. Siapa saja dan apa saja kementeriannya sekarang sedang digodok. Presiden saat di Hua Hin, Thailand sempat menyebutkan wakil menteri akan ditempatkan di sejumlah departemen, seperti Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Luar Negeri.
Yang pasti jumlahnya tidak akan sampai setengah jumlah menteri yang ada, yakni 34 orang. “Separuh itu banyak, saya nggak usah berspekulasi. Tapi kalau separuhnya tidak,” kata Hatta, seperti dikutip vivanews.com.
Kementerian itu, menurut Hatta, memiliki intensitas dan frekuensi kerja yang tinggi sekali, sehingga dirasakan perlunya posisi wakil menteri sesuai UU Nomor 39 tahun 2008. Soal nama-nama calon wakil menteri ini, Hatta memilih bungkam. “Kalau nama-namanya saya tidak berani menyebutkan,” kilah dia.
Para wakil menteri ini rencananya akan dilantik dalam dua minggu ini berbarengan dengan pelantikan Kepala BKPM Gita Wirjawan dan Sekretaris Kabinet. “Dalam dua minggu ini harus dituntaskan,” tukasnya.
Berbeda dengan Hatta, Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) besar kemungkinan akan mengisi posisi wakil menteri dari kader partai politik. Pertimbangannya, wakil menteri adalah jabatan politis, bukan birokratis.
Sehingga kurang tepat apabila jabatan itu diberikan kepada pejabat karier eselon satu dan dua.
“Kehadiran wakil menteri ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan Presiden agar departemen menghilangkan the bottle necking,” ungkap Dino.
The bottle necking sendiri merupakan salah satu tag line Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dino menyebutkan, latar belakang keputusan SBY bakal menunjuk kader Parpol untuk mengisi posisi wakil menteri, adalah faktor pengalaman. Sebab, selama ini salah satu kesulitan menjalankan program pemerintah karena mentalitas birokrasi yang lamban.
“Ada mentalitas business as usual, jadi kadang-kadang kalau ada kebijakan dari atas resistensi di birokrasi masih kuat,” ungkap dia.
Presiden, seperti disampaikan Dino, berharap keberadaan wakil menteri dari unsur Parpol bakal menambah bobot politik dari atas untuk melakukan reformasi ke dalam departemen serta menciptakan efek bottle necking yang diinginkan.
“Dan ini jabatan yang berbeda dari eselon satu atau eselon dua, karena yang dimaksud Presiden adalah untuk merubah dinamikanya. Dengan kehadiran tokoh politik tentu diharapkan akan terjadi reformasi,” pungkas Dino. (oke)