SRAGEN—Memanasnya situasi politik pascainsiden demo Senin (8/3), menjalar ke tataran elite pejabat Pemkab setempat. Pernyataan Bupati Sragen Untung Wiyono yang menyebut demo dimotori kepentingan salah satu calon bupati menyulut reaksi kompatriotnya, Wakil Bupati Agus Faturachaman.
Wabup pun balik menuding statemen Bupati itu hanya untuk membiaskan fokus persoalan terkait desakan pengusutan kasus ijazah palsu maupun tuntutan mundur yang dialamatkan kepada Bupati.
Menurutnya, tudingan bahwa demo digerakkan untuk kepentingan salah satu calon bupati dalam Pilkada sama sekali tidak relevan dan hanya untuk membiaskan fokus persoalan. Sebab gerakan demo tersebut sesungguhnya adalah bentuk reaksi massa atas fakta kebobrokan yang terjadi di Sragen selama ini.
“Persoalan yang diangkat dalam demo itu kan jelas soal penegakan hukum. Dan sesungguhnya di Sragen ini ada gunung es persoalan yang memang butuh penegakan. Jadi kalau ada statement ditumpangi politis itu hanya upaya membelokkan main stream agar fokus persoalan menjadi bias,” paparnya kepada wartawan, Rabu (10/3).
Orang nomor dua di jajaran Pemkab Sragen ini menegaskan akan mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap isu-isu yang diangkat oleh pendemo. Termasuk pula dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati.
Bahkan ia menantang keseriusan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus di Sragen baik yang dilaporkan maupun yang masih terbingkai rapat.  “Kalau memang ada yang salah mari kita uji di hadapan dewi keadilan dan aparat penegak hukum. Nah, pertanyaannya aparat hukumnya punya nyali atau tidak,” tegasnya.
Salah satu mantan anggota DPRD Sragen periode 2004-2009 yang turut menjadi motor aksi, Rus Utaryono juga menilai tudingan nuansa politis hanyalah strategi untuk mengalihkan kesan bahwa desakan proses hukum atas kasus Untung terkait dengan agenda politik. Padahal laporan ijazah itu sebenarnya sudah bertahun-tahun dilaporkan tanpa ada kepastian yang jelas.
“Statement Bupati itu adalah bentuk kepanikan Bupati terhadap ancaman proses hukum yang gencar disuarakan oleh berbagai elemen,” ujar dia.
Mantan politisi PPP yang kini aktif di LBH Mega Bintang ini mengungkapkan sebelum dilantik menjadi Bupati pun, DPRD juga sudah merekomendasikan agar penanganan hukum atas dugaan ijazah palsu Untung tetap berlanjut. Akan tetapi hingga menjelang berakhirnya masa jabatan, kasus tersebut tak kunjung ditangani. (yok)