SOLO—Universitas Sebelas Maret (UNS) memberikan penghargaan kepada KPH Santosa Doellah sebagai tokoh Pelestari dan Pengembang Seni Kriya Batik Nusantara. Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan Dies Natalis XXXIV UNS, Kamis (11/3).
“UNS award ini sangat membanggakan, karena karya cipta dan kreasi saya sebagai pecinta seni dan budaya batik mendapat pengakuan dari civitas akademika,” tutur Santosa Doellah yang merupakan tokoh penting dari PT Batik Danar Hadi.
Penghargaan ini diberikan UNS sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh yang mengembangkan dan melestarikan produk warisan nusantara. Hal tersebut sesuai dengan visi Universitas Sebelas Maret yang memberikan perhatian besar dalam menunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya nasional.
Santosa Doellah dianggap telah berperan nyata dalam melestarikan serta mengembangkan seni kriya batik nusantara. Salah satunya dengan melakukan pemugaran kembali terhadap Dalem Wuryoningratan yang merupakan yang merupakan salah satu cagar budaya Kota Solo.
Sementara itu, Rektor UNS, Prof Dr Moch Syamsulhadi, dr, Sp Kj (k), dalam sambutannya pada peringatan Dies Natalis XXXIV UNS, menekankan pentingnya penguatan otonomi kampus mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk memantapkan langkah UNS menuju world class university.
Menurutnya, untuk mewujudkan adanya penguatan otonomi kampus, perlu adanya penajaman prioritas program di bidang pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi daya saing, serta peningkatan tata kelola.
“Saat ini perubahan yang cepat, dinamis, dan kompleks menuntut institusi pendidikan memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan serta ketatnya persaingan global. Untuk itu Perguruan tinggi harus mampu mengelola pendapatan sendiri. Untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan,” tuturnya.
Terkait aspek otonomi tersebut, UNS akan mengusahakan percepatan upaya perubahan status menjadi perguruan tinggi Badan Hukum Pendidikan (BHP). Namun demikian, selama ini masih banyak kendala karena adanya kesalahan persepsi mengenai UU BHP yang dinilai sebagai beban.
“Sebenarnya, UU BHP merupakan peluang untuk mengembangkan demokratisasi dan otonomi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini dikarenakan mahasiswa nantinya diberikan hak untuk ikut menentukan kebijakan mengenai anggaran,” terangnya. (ris)