Belum lagi Ujian Nasional (UN) digelar, para orangtua siswa di Sragen mengeluhkan adanya pungutan dana persiapan UN yang jumlahnya hingga ratusan ribu rupiah. Di SDN 1 hingga SDN 6 Gondang, maupun SDN 1 Bumiaji, tarikan dana berkisar  Rp 150.000 hingga Rp 200.000. Alasannya untuk biaya persiapan latihan, try out, biaya pengawasan UN sampai biaya perpisahan. Begitu pula di sekolah-sekolah lain.
Menurut konsepnya, penyelenggaraan UN sebenarnya gratis, karena sudah dijamin oleh Depdiknas. Wakil Mendiknas, Fasli Djalal menegaskan tidak ada pungutan dengan alasan apa pun baik dari guru, sekolah maupun Pemda terkait biaya UN.
Akan tetapi, aplikasi di lapangan tidak sesederhana aturan di atas. Penyelenggaraan UN telah menjadikan beban tersendiri bagi sekolah, orangtua siswa maupun siswa. Bagi sekolah, UN dijadikan tolok ukur mutu sekolah. Tak heran, sekolah seperti saling berlomba-lomba menggelar persiapan menghadapi UN. Bagi sekolah yang punya dana, persiapan UN mungkin dapat dicukupi oleh sekolah. Namun bagi sekolah yang minim dana, ujung-ujungnya biaya  persiapan UN dibebankan pada siswa.
Depdiknas memang menjamin penyelenggaraan UN gratis. Namun jaminan itu tentu tidak mencakup ”kebutuhan-kebutuhan ikutan” untuk persiapan UN yang digelar oleh masing-masing sekolah. Misalnya untuk fotokopi latihan soal-soal dan sebagainya. Jika demikian, persoalannya sekarang bukan terletak pada ada tidaknya tarikan dana oleh sekolah. Melainkan pada peruntukan dana tersebut dan ketepatan penggunaannya. Karena itu, sekarang yang dibutuhkan adalah kejujuran dan transparansi sekolah.
Perlu juga diwaspadai adanya kepentingan-kepentingan lain yang coba ”diboncengkan” lewat tarikan persiapan UN. Mumpung sedang menarik dana persiapan UN, sekaligus menarik dana perpisahan, misalnya. Praktik-praktik seperti inilah yang sering menimbulkan keluhan bagi orangtua siswa. Faktor komunikasi, dengan demikian menjadi penting, yakni bagaimana sekolah mampu mengomunikasikan kebijakan tarikan itu dengan jelas, jujur dan transparan. Di samping itu, sekolah harus benar-benar jeli melihat kondisi ekonomi siswa dan tidak menggunakan pemaksaan.
Bahkan kalau perlu, siswa diberi kebebasan memilih sesuai kondisi ekonominya. Atau justru, siswa yang lemah secara ekonomi perlu dibantu. Semuanya sangat fleksibel, tergantung bagaimana sekolah menelurkan kebijakan yang empati dan punya hati bagi siswa yang lemah secara ekonomi. (***)