JOGJA (Joglosemar): Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melakukan uji publik terhadap data keluarga miskin (gakin) versi pemerintah langsung kepada masyarakat dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengkritisinya.
“Kami telah memiliki parameter tentang kriteria keluarga miskin, dan dari parameter yang telah ditetapkan tersebut terdapat 22.000 kepala keluarga yang masuk dalam keluarga miskin,” kata Tri Hastono, Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Selasa (27/10).
Uji publik data gakin tersebut akan dilakukan pada 4-15 November dengan bantuan ketua rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) yang akan menempelkan data keluarga miskin tersebut pada papan baca publik.
Setiap masyarakat dapat menanggapi data tersebut dan mendiskusikannya kepada RT, misalnya tercatat miskin tetapi menurut pengamatan masyarakat tidak miskin, atau nama yang tercatat sebagai anggota keluarga miskin tetapi secara faktual tidak menjadi tanggungan dari keluarga yang tercatat miskin.
Uji publik tersebut, lanjut dia, diperlukan untuk meminimalkan potensi konflik di masyarakat karena penentuan keluarga miskin juga melibatkan masyarakat, bukan semata-mata hasil pendataan pemerintah.
“Ketua RT kemudian menyerahkan hasil diskusi atau tanggapan masyarakat tersebut kepada ketua RW yang akan menyerahkannya kepada lurah di wilayah masing-masing dan lurah akan menyerahkannya kepada Dinsosnakertrans,” katanya.
Ia menyatakan apabila dari hasil tanggapan tersebut terdapat data yang menurut masyarakat tidak tepat, Dinsosnakertrans akan melakukan verifikasi dengan cepat. (ant)