Jumat, 25/05/2012
PT JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA | Jalan Setia Budi No. 89 Gilingan, Banjarsari, Surakarta | Telp. 0271-717141, 0271-720496 dan 0271-741926 | Fax. 0271-741696 | website : www.harianjoglosemar.com | email : harianjoglosemar@gmail.com

Staf SBY: 90% PDIP Bergabung

Senin, 22/03/2010 09:00 WIB - oke

JAKARTA—PDI Perjuangan diprediksi bergabung dalam pemerintahan yang diusung Partai Demokrat. Kemungkinannya 90,99 persen. 
Staf Khusus Kepresidenan Heru Lelono menyatakan bergabungnya kedua partai itu dinilai dapat mencegah perpecahan bangsa. “Jangan kita pisahkan antara nasionalis dengan Islam, karena saya juga orang Islam, begitu juga dengan sebaliknya. Terbukti mulai zaman 1999, jatuhnya Soeharto. Karena sudah terbukti, maka teori saya mengatakan bahwa saat ini, paling tepat beliau-beliau ini (SBY-Mega) kumpul,” ungkap Heru di Jakarta, Minggu (21/3).
Heru melanjutkan akan terlambat jika kedua partai ini bergabung pada 2014, karena Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak mungkin lagi menjabat sebagai Presiden, sementara Megawati juga belum tentu menjabat sebagai orang nomor 1 di RI.
“Ini untuk 2014. Saya yakin ada kerawanan luar biasa, jadi saya punya harapan. SBY dan Bu Mega mungkin tidak akan jadi Presiden, tetapi keduanya masih tetap mewarnai politik di dalam negeri sebagai tokoh-tokoh kebangsaan. Untuk itu mereka harus bersatu dan untuk bergabung tidak mungkin 2014, mustinya hari ini dong,” tukas Heru.
Dia menjelaskan potensi kerawanan muncul antara golongan kanan yang diwakili kelompok Islam dan kiri yang diwakili komunis. Keduanya, lanjut Heru, juga memiliki kesamaan ideologi. Ini terlihat dari dukungan sebagian kader PDIP terhadap SBY untuk memilihnya sebagai Wakil Presiden saat Pemilihan Presiden lalu.
“Jadi bergabungnya PD dan PDIP ini pentingnya adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan. Banyak teman-teman PDIP yang berpikir seperti saya. Kenapa kok 2010 Pak SBY kita ajukan sebagai Wakil Presiden, itu yang 90 persen yang memilih Pak SBY itu PDIP. Di sini ada kesamaan ideologi,” jelasnya.
Selain itu, menurut Heru, keduanya memiliki kesamaan sikap dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Hal itu sudah dibuktikan SBY yang meminta penuntasan kasus hukum yang melibatkan besannya, Aulia Pohan. Demikian halnya dengan Megawati yang menyatakan tidak akan melindungi politisi PDIP yang terjerat kasus dugaan suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI pada 2004 lalu.
Di sisi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menanggapi wacana koalisi antara partainya dengan Partai Demokrat. Mega secara tegas mengatakan pilihan koalisi ataupun oposisi tidak bisa ditentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) yang dipimpin suaminya, Taufiq Kiemas. “Dalam AD/ART Deperpu adalah bagian (dari partai), mereka senior punya hak bicara tapi tak punya hak suara,” ujar Mega di Hotel Hailai, Ancol, Jakarta Utara.
Menurut dia, keputusan pilihan arah politik partai berlambang banteng moncong putih ini akan ditentukan dalam Kongres PDIP di Bali pada 6-9 April mendatang.  (oke)

berbagi di Facebook :
Share
berbagi di Twitter :
berbagi di Google + :