BALAIKOTA—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo segera meluncurkan program Layanan Pendidikan Masyarakat Solo (LPMS) sekitar bulan Maret hingga April ini. Dipastikan, bagi warga Solo pemegang kartu LPMS ini, nantinya berhak mendapatkan layanan pendidikan gratis dari sisi biaya operasional atau iuran bulanan untuk jenjang SD dan SMP, baik itu negeri maupun swasta.
Untuk biaya operasional bagi SMA atau SMK tahun ini baru akan disubsidi sebesar 50 persen dari unit cost yang telah ditetapkan. Hal itu dipaparkan oleh Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan usai melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  (KPPT), di Balaikota, Rabu (10/3).
“Jadi, yang SD dan SMP baik negeri maupun swasta, untuk warga Solo yang mampu maupun yang  tidak mampu, itu bebas biaya operasional. Selain itu, bagi warga Solo, yang anaknya sekolah di luar kota, juga akan mendapatkan layanan ini. Karena asasnya berdasarkan domisili Solo” tegas Walikota.
Sementara terkait teknis layanan, Jokowi mengatakan, akan menggunakan sistem kartu LPMS, layaknya kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). Jokowi menyebutkan, akan ada tiga jenis kartu, yakni platinum, gold, dan silver.
Dipaparkan, kartu platinium diperuntukkan warga Solo yang anaknya bersekolah di sekolah plus, dan mendapatkan layanan bebas dari biaya operasional (iuran bulanan), pribadi (seperti tas, sepatu, buku), dan juga biaya investasi (uang gedung).
Sementara kartu gold, diperuntukkan warga miskin, yang nantinya mendapatkan layanan bebas dari biaya operasional, pada jenjang pendidikan SD dan SMP, baik itu negeri maupun swasta. Sementara, kartu silver diperuntukkan warga mampu, yang mendapatkan layanan sama dengan gold.
Subsidi 50 Persen
Namun, Jokowi mengatakan, karena tahun ini anggaran pendidikan melalui APBD Solo baru dialokasikan Rp 23 miliar, maka untuk layanan bagi pendidikan SMA dan SMK, baru disubsidi 50 persen dari total biaya operasional. Rencananya tahun 2011 mendatang Pemkot akan mengajukan anggaran pendidikan hingga Rp 38 miliar, supaya biaya operasional SMA/SMK bisa tercover seluruhnya.
Sementara terkait, teknis mendapatkan kartu LPMS, Kepala Bappeda Solo, Anung Indro S menjelaskan, orangtua mendatangi kantor kelurahan untuk meminta surat keterangan, lalu menyerahkan surat keterangan itu kepada pihak sekolahan untuk di data. Baru kemudian orangtua mengurus kartu ke KPPT. Fotokopi kartu LPMS, diserahkan kembali ke pihak sekolah. Kemudian dari pihak sekolah, nantinya langsung mengajukan klaim biaya ke  Disdikpora. Terakhir  Disdikpora mengajukan dana ke DPPKA.
“Bulan Maret ini kita selesaikan semua persiapan sistem, tempat, serta sosialisasi. Kemungkinan April sudah bisa sepenuhnya jalan,” ujar dia.
Untuk jumlah penerima LPMS, Anung memaparkan, berdasarkan data Balai Pusat Statistik (BPS) Solo, jumlah keluarga miskin yang akan dibantu sekitar 21.000 Kepala keluarga (KK). Sementara untuk jumlah siswa tidak mampu diperkirakan mencapai 43.900 anak. Namun data ini masih belum final, menunggu hasil verifikasi nantinya.
Kepala Disdikpora Surakarta, Rakhmat Sutomo mengatakan, meskipun nanti program LPMS dimulai bulan April, tetapi layanan bebas biaya operasional ini dirapel sejak bulan Januari. (dya)