JAKARTA—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Mendiknas mengakhiri penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). DPD menilai UN belum layak diterapkan di Indonesia.
“DPD setuju UN terakhir diadakan tahun 2010 dan tidak dilanjutkan,” tegas anggota DPD dari DKI Jakarta, Dani Anwar, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (26/3).
Menurut Dani, Mendiknas harusnya memperhitungkan terlebih dahulu kualitas dan infrastruktur pendidikan di daerah. Memaksakan UN, katanya, justru akan menekan pelajar di daerah tertinggal. “DPD-RI menilai UN sama sekali tidak adil. Banyak siswa di daerah yang stres karena tidak bisa mengerjakan soal UN yang standarnya terlalu tinggi,” keluh Dani.
Senada, sosiolog dari Universitas Indonesia Imam B Parsodjo mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan ujian nasional karena berdampak buruk bagi masa depan bangsa Indonesia. “Jika UN terus dilaksanakan maka bangsa Indonesia akan ambruk, karena UN gagal membangun karakter bangsa yang baik tapi justru menciptakan bangsa tidak jujur,” kata Imam.
Panik
Dijelaskannya, pelaksanaan UN membuat siswa di sebagian besar daerah di Indonesia terutama di desa-desa menjadi panik karena takut tidak lulus. Padahal kalau siswa tidak lulus UN sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi sekolah jika tingkat kelulusan siswanya sangat rendah maka menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka.
Karena itu, katanya, banyak siswa, guru, maupun pihak terkait lainnya, yang melakukan berbagai cara agar sebanyak mungkin siswa bisa lulus, seperti membocorkan soal, memperbaiki jawaban siswa, dan sebagainya. “Tindakan-tindakan seperti ini adalah tindakan tidak jujur, tindakan yang menipu diri sendiri maupun orang lain,” paparnya.
Anggota DPD asal Jawa Tengah, Sulistyo berpendapat nilai UN yang dijadikan penentu kelulusan siswa sudah tidak efektif dan tidak adil karena dalam pelaksanaannya masih terjadi kecurangan. “Pemerintah memang menyatakan bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Namun pada kenyataannya, ujian itu menjadi penentu kelulusan, bahkan pelaksanaannya banyak terjadi kecurangan di beberapa daerah,” tukasnya, di Tegal.
Ia mengatakan bahwa tidak ada satu sekolah maupun guru yang berani tidak meluluskan siswanya jika nilai hasil UN bagus. “Jadi, kalau nilai akhlak jelek, sementara mata pelajaran yang diujikan dalam UN itu bagus, dianggap tidak menjadi masalah. Padahal pelajaran akhlak tidak kalah pentingnya,” tandasnya. (ant)