SIDOARJO—Di tengah kesengsaraan para korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh pelunasan uang pengganti aset mereka yang terkubur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan ide cukup kontroversial. Dia menginginkan kawasan tersebut agar disulap menjadi objek wisata geologis.
“Masa depan wilayah ini, saya minta kepada Gubernur untuk mematangkan rencana tata ruang dan wilayahnya. Mungkin bisa diatur menjadi semacam wisata geologis, sumber perikanan, pertanian, kelautan atau lainnya. Sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat lokal dan ekonomi Jawa Timur,” kata Presiden SBY di sela peninjauannya di Porong, Sidoarjo, Senin (29/3).
Selain menggagas wisata lumpur, SBY juga mengintruksikan percepatan pelunasan uang pengganti aset korban lumpur Lapindo. Pasalnya, hampir lima tahun umur kasusnya, masih ada warga belum menerima uang pengganti secara utuh. “Saya instruksikan dilakukan koordinasi dan sinergi pemerintah serta Lapindo untuk percepatan pembayaran,” tegas SBY.

Sementara itu, berdasar laporan Ketua BPLS Soenaro, belum ditemukan ada dampak ekologi signifikan dari lumpur Lapindo. Buktinya, ikan dan burung liar predatornya bisa hidup di areal terendam air lumpur yang tak jarang juga ditangkap oleh warga.
SBY juga meminta penelitian terhadap sebuah pulau reklamasi seluas 8 hektare. Apakah mungkin dijadikan lahan pertanian. Bila tidak memungkinkan, maka masih bisa dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan penelitian. “Tapi saya minta terus dilakukan kajian apa ada gangguan lingkungan yang terjadi,” tambah SBY.
Kajian ilmiah juga SBY minta lakukan terhadap dugaan perluasan dampak lumpur Lapindo yang dilaporkan warga. Misalnya saja, ada gangguan terhadap kesuburan lahan pertanian dan munculnya gelembung atau semburan gas di lokasi yang masuk peta terdampak.
“Saya juga dilaporkan ada tanah ambles per bulan 20 cm, itu bad news. Tapi ada good news,  dilaporkan volume semburan lumpur susut hingga di bawah 70.000 meter kubik per hari. Mungkin ini bagian keseimbangan, sehingga dampak dari tanah ambles tidak parah,” sambung SBY.
Menanggapi usulan Presiden SBY, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Forqan menilai mengada-ada. “Ini ide mengada-ada untuk menutupi kegagalan SBY menangani lumpur Lapindo,” tandas Berry.
Menurut Berry, tidak elok jika SBY mengusulkan rencana pengembangan wisata di kawasan Lumpur Lapindo. Sebab, masih banyak masalah yang belum diselesaikan pemerintah sampai saat ini. “Upaya menutup semburan, persoalan sosial, dan masih banyak korban tidak diakomodasi dan diurus layak. Itu dulu yang diselesaikan sebelum bicara yang lain,” jelas Berry.
Selain itu imbuh Berry, keamanan wilayah lumpur Lapindo belum terjamin.  “Daerah itu tidak layak jadi objek wisata. Siapa yang berani jamin keamanan dari material lumpur itu.” (dtc)