SRAGEN(Joglosemar): Departemen Agama Kabupaten Sragen diguncang rumor praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pemberkasan CPNS dari honorer tahun ini. Bahkan, besaran pungutan kini disebut-sebut mencapai menjadi Rp 20 juta.
Mencuatnya kasus pungli ini terungkap dari pengakuan sejumlah honorer terutama dari kalangan pendidik yang tahun ini mendapat jatah untuk pemberkasan. Mereka mengaku diminta membayar Rp 20 juta untuk alasan administrasi dan pengurusan SK pengangkatan.
“Kami ndak tahu persis alasan pastinya. Yang jelas kami yang ikut pemberkasan memang disuruh membayar Rp 20 juta. Kalau tidak nanti pemberkasannya tidak akan diproses,” papar salah seorang guru honorer di sebuah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Sragen yang minta identitasnya disembunyikan.
Para honorer tersebut juga di-wanti-wanti untuk menjaga rahasia terkait tarikan uang tersebut. Bahkan, mereka juga diancam akan dipersulit proses pemberkasannya jika tidak memenuhi kewajiban.
“Beberapa honorer memang ada yang mengadu ke kami kalau ditarik uang lagi oleh oknum pejabat Depag. Kalau tahun lalu besarnya Rp 15 juta tapi sekarang banyak yang melapor katanya standarnya dinaikkan menjadi Rp 20 juta,” papar Ketua Fraksi PKS, Aris Surawan.
Romor serupa sempat mencuat sekitar bulan Juni lalu. Dengan dalih untuk biaya administrasi, para honorer ditarik uang antara Rp 10 hingga 15 juta yang dibayarkan melalui salah satu pejabat.

Kasus ”Menguap”
Kasus ini pun juga sempat ditangani pihak Kejaksaan Negeri setempat meski akhirnya hilang tanpa ada kabar.
Terpisah, ketika dihubungi wartawan, pihak Depag Sragen kembali membantah adanya pungli di tubuh instansinya. “Itu tidak benar. Kami tidak merasa menarik pungutan apa pun untuk pemberkasan honorer,” papar Analis Kepegawaian Kantor Depag Sragen, Sugiyanto, mewakili Kepala Depag Muslim Umar.
Sugiyanto juga membantah tudingan disebut sebagai pihak yang mengoordinasi dan menginstruksikan pungli kepada para honorer. “Maaf saya masih dalam perjalanan dan putus-putus,” ujarnya menutup pembicaraan. (yok)