JAKARTA—Wacana perombakan kabinet dinilai hanya upaya gertakan atau psywar dari Partai Demokrat kepada dua mitra koalisinya yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar yang dianggap membangkang. Pasalnya, kedua partai ini kerap membuat kuping petinggi partai pemenang pemilu ini memanas dengan manuver-manuvernya.
”Ini bagian dari tarik-menarik kepentingan dengan dua mitra koalisi Partai Demokrat yang seperti duri dalam daging yang kemudian melahirkan politik gertak sambal,” ujar pengamat politik, Burhanudin Muhtadi, Minggu (7/2).
Menurut Burhan, wacana ini masih sebatas isu yang sengaja dilempar oleh elit politik dan bukan keputusan partai. Burhan menjelaskan, ada dua tipe orang yang dijadikan partai politik sebagai alat untuk menyampaikan maksud partainya, sayap keras (hard liner) dan juru lobi (soft liner). ”Untuk hard liner ini seperti Ruhut Sitompul di Partai Demokrat, Bambang Soesatyo di Partai Golkar dan Fahri Hamzah di PKS,” tambahnya.
Tugas mereka adalah untuk menyampaikan maksud partai secara tegas dan lugas tanpa basa-basi. ”Mereka membawa pesan partai untuk meningkatkan tekanan politik,” terangnya.
Sementara tipe para juru lobi adalah Anas Urbaningrum di Partai Demokrat, Priyo Budi Santoso di Partai Golkar dan Tifatul Sembiring di Partai Keadilan Sejahtera. ”Kalau mereka bertugas melakukan lobi-lobi, bahasa yang dipakai pun biasanya bersayap. Semua ini memainkan perannya sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Dengan adanya perang wacana ini, kata Burhan, menunjukkan lobi para juru lobi belum menemukan titik temu, oleh karenanya ia memprediksi tensi politik akan semakin tinggi. ”Akan ada tari menarik kepentingan di sini,” tukasnya.
Kalaupun reshuffle benar-benar terjadi, sebaiknya tidak perlu dikaitkan dengan penyelidikan skandal Bank Century yang sedang dilakukan Pansus Hak Angket Bank Century di DPR.
”Bukan juga karena partai koalisinya membangkang tapi lebih ke perbaikan kinerja sehingga memang diharuskan reshuffle. Tapi apa benar mau direshuffle, saya kurang yakin dengan hal itu,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, Minggu (7/2).
Boni menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan mengambil risiko terlalu jauh dengan mendepak partai koalisi yang mendukung pemerintahannya. Terutama  PKS dan Partai Golkar. ”Itu hanya gertakan saja, mana berani SBY menceraikan partai koalisinya terutama PKS dan Partai Golkar,” tambahnya.
Jika memang reshuffle terjadi, kata dia, SBY dipastikan akan mengambil calon pengganti menteri dari partai yang sama. ”Orangnya saja yang diganti, tapi penggantinya tetap dari partai yang sama,” tandasnya.
Menteri Agama yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai, perombakan kabinet itu sah saja bila menteri tidak cakap selama bekerja.
”Kalau dianggap menterinya tidak cakap, tidak bisa menjalankan programnya dengan baik, (reshuffle) itu sah-sah saja,” kata Suryadharma di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta, Minggu (7/2).
Menurut Suryadharma, perombakan kabinet hak prerogatif presiden. ”Itu hak prerogatif Presiden. Kalau menurut presiden ada kebutuhan, ya silakan. Itu hak beliau,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI, Azis Sam-suddin mengusulkan kepada Presiden SBY untuk segera melakukan reshuffle kabinet pemerintahannya. ”Kami usulkan agar Presiden SBY segera melakukan reshuffle kabinet karena itu merupakan sebuah solusi bagi kemelut di bangsa ini terkait Bank Century,” katanya usai penutupan Musyawarah Provinsi II KNPI Provinsi Sulbar di Mamuju, Minggu (7/2).
Dari istana menyatakan, hingga kini Presiden SBY belum pernah membicarakan tentang rencana reshuffle kabinet tersebut. Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng. ”Hingga saat ini Presiden belum pernah membicarakan tentang reshuffle,” kata Andi Mallarangeng di Pontianak, Minggu (7/2).
Ia menjelaskan, dirinya belum pernah mendengar Presiden SBY akan melakukan reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. ”Siapa saja boleh mengusulkan, tetapi tergantung kebijakan presiden,” ujarnya. (oke/dtc/ant)