KLATEN (Joglosemar): Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Klaten formasi tahun 2009/2010 dipastikan menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiga yang digandeng untuk melakukan seluruh rangkaian rekrutmen adalah Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan seluruh rangkaian rekrutmen CPNS.
Bupati Klaten, Sunarna mengatakan, keputusan untuk menggandeng UI dalam perekrutan CPNS, dengan pertimbangan universitas terkait dinilai memiliki kapasitas menjaga kredibilitas proses rekrutmen yang dilakukan secara mandiri tersebut.
“UI ini lembaga yang bagus, kredibilitasnya bagus. Mereka kerap melakukan proses rekrutmen personel untuk tempat-tempat seperti KPK, BI dan lainnya,” jelas dia.
Namun demikian, Sunarna menandaskan seluruh hasil tes CPNS nantinya menjadi kewenangan penuh pihaknya. Sehingga, lanjut dia, kemungkinan intervensi oleh pihak yang tidak berkepentingan dalam proses rekrutmen dipastikannya mustahil terjadi.
“Saya jamin tidak ada permainan. Bila masuk, ya memang pintar betul. Saya sendiri pun tidak akan pernah bisa intervensi,” jamin Sunarna.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Klaten Darmadi mengatakan, proses rekrutmen CPNS merupakan hal yang dilematis. Di satu sisi, kebutuhan untuk mengakomodir dan mengurangi angkatan kerja di Klaten harus dilakukan, sehingga CPNS menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah.
Namun, di sisi lain, bertambahnya CPNS akan berdampak pada peningkatan beban keuangan daerah. “Oleh karenanya, kami berharap, dengan adanya penerimaan CPNS ini, anggaran dari pemerintah pusat juga harus ditambah,” kata dia.
Sebagai gambaran, Klaten memiliki jumlah PNS hampir 17.000 orang. Dengan jumlah sebesar itu, belanja aparatur daerah, jelas Darmadi, telah mencapai lebih dari 60 persen dari APBD 2009.
“Ini sangat dilematis, karena faktor utamanya adalah adanya tambahan beban keuangan daerah,” jelasnya.
Dia berharap, Pemkab setempat menerapkan prinsip zero growth dalam proses rekrutmen CPNS. Artinya, Pemkab harus menyeimbangkan antara jumlah pegawai yang masuk dan pegawai yang keluar atau pensiun. Model tersebut dinilai bermanfaat untuk menekan beban keuangan daerah, mengingat ancaman kesulitan finansial masih membayangi pada tahun 2010 mendatang.
“Pada 2010 kita dibebani biaya untuk membayar utang tahun ini, selain itu biaya juga tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada,” pungkasnya. (lim)