PANULARAN—Warga Penularan tak sepakat terhadap rencana pengurangan jatah beras untuk rakyat miskin (Raskin). Guna meredam keresahan di masyarakat, pihak kelurahan meminta agar Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Solo melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.
Salah seorang warga penerima Raskin di Panularan, Yusuf Priyono menyatakan, resah terhadap rencana pengurangan jatah Raskin di wilayahnya. “Kami bingung kalau memang ada pengurangan jatah Raskin. Tetapi kami juga tak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa menerimanya saja. Jujur, saya takut kalau saya termasuk warga yang tak mendapatkan jatah tersebut,” papar Yusuf kepada Joglosemar, Senin (11/1).
Sementara itu, di tempat terpisah Lurah Penularan, Tri Broto Waluyo Jatipramono mengakui bila warganya banyak yang menanyakan rencana pengurangan jatah Raskin. “Masyarakat banyak yang menanyakan rencana pengurangan jatah Raskin. Berhubung belum mengetahui secara jelas, akhirnya saya hanya menyatakan nanti akan ada penjelasan. Tapi saya melihat masyarakat mulai resah atas berita tersebut,” ungkap Tri Broto di kantornya.
“Saya berharap pihak-pihak terkait, dalam hal ini Bulog dan BPS mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Ini dikarenakan kami tak mengetahui alasan terkait rencana pengurangan jatah Raskin. Instansi-instansi itu pastinya memiliki pertimbangan khusus. Namun sampai sekarang pun, belum ada pemberitahuan kepada kami,” sambungnya.
Sampai saat ini, Kelurahan Panularan mendapatkan kuota Raskin sebanyak 294 KK. Terkait dengan rencana pengurangannya, kelurahan belum mendapatkan data yang jelas berapa jumlah pengurangannya.
Menurut dia, selama ini sosialisasi tentang Raskin hanya sampai di tingkat kecamatan. “Kami yang harus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena kebijakan pengurangan ini memang memerlukan penjelasan khusus, maka diperlukan sosialisasi dari leading sector-nya. Kalau seandainya mereka yang memberikan penjelasan secara langsung, berarti masyarakat akan menjadi lebih tenang,” jelas Tri Broto.
Apalagi, lanjutnya, hal ini mengenai bantuan. Jadi, kata dia, kalau ada kekurangan sedikit saja, masyarakat akan protes. “Untuk itulah, kami menginginkan pihak terkait bisa meredam gejolak tersebut,” tandasnya. (mur)