KARANGANYAR—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengakui masih meninggalkan sejumlah persoalan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan berbagai infrastruktur fisik pada 2009 lalu. Keterbatasan anggaran dituding menjadi penyebab kendala ini.
Hal itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD Karanganyar, Sabtu (20/3) lalu. Sidang tersebut digelar dengan agenda tanggapan bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Karanganyar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karanganyar Tahun 2009.
Beberapa pekerjaan rumah terkait infrastruktur ini seperti pembebasan jalan tembus Tawangmangu–Magetan yang masih menemui kendala di lapangan. “Pembebasan tanah sudah selesai sesuai dengan DED (detail engineering design) yang dibuat oleh DPU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, namun ketika proses pembangunan berjalan ternyata luas tanah untuk daerah tebing masih perlu penambahan. Kami berusaha secara bertahap membebaskan tanah tambahan jalan tembus ini,” terang Wakil Bupati Karanganyar, Paryono mewakili Bupati Karanganyar, Rina Iriani.
Selain itu terungkap juga rencana pembangunan flyover Palur saat ini baru menyelesaikan tahap studi kelayakan. Beberapa penjelasan tersebut menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).
Hal yang sama terjadi di bidang pendidikan. Sebanyak 637 ruang kelas SD di wilayah Karanganyar masih mengalami kerusakan. Pemkab juga mengakui sarana dan prasarana olahraga harus memadai, sehingga perawatan stadion 45 Karanganyar perlu peningkatan.
Terkait pertanyaan yang ditanyakan Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), FPDIP, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Gerakan Nurani Bangsa (FGNB), dan Fraksi Persatuan Kebangsaan (FPB), Pemkab menjawab, pendataan kerusakan jalan dan jembatan sudah dilaksanakan.
“Namun tidak semua jalan dan jembatan yang rusak dapat diperbaiki, karena keterbatasan anggaran belum semua bisa tertangani, termasuk Jembatan Jikut,” papar Paryono. Sedangkan untuk perbaikan jalan menuju kawasan wisata sudah diusulkan proyek dana dari stimulus maupun DAK 2011. (tam)