SOLO (Joglosemar) : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, agar transparan kepada publik tentang alasan penganuliran realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD Petoran, Jebres. Pemmkot harus segera memberikan penjelasan terkait realokasi tersebut.
“Apa yang terjadi di SDN Petoran dinamakan realokasi anggaran. Pemkot seharusnya segera memberikan penjelasan kepada publik terkait realokasi ini, apa alasannya dan untuk apa,” tegas Alif Basuki, Direktur Pattiro kepada Joglosemar di sela-sela kesibukannya, Senin (26/10).
Menurut Alif, realokasi jika tidak terukur dan terbuka akan sangat berbahaya bagi akuntabilitas pemerintah ke depan. Katanya, SDN Petoran diketahui telah mengikuti proses perencanaan awal DAK. “Untuk SD ini kan sudah mengikuti logika prosesnya seperti tahap survei, penunjukan, diundang pembekalan bahkan sudah sampai mengetahui berapa besaran dana yang bakal terima,” terangnya.
Alif menjelaskan kalau kemudian dari hasil survei diketahui SD ini berhak menerima DAK, lalu kemudian batal akan menjadi pertanyaan besar di publik. “Kalau tidak ada penjelasan, kami takutkan ada suatu kepentingan tertentu dibalik ini,” tegasnya.
Kejadian ini, katanya, bukti bahwa belum adanya suatu sistem perencanaan yang bagus dari pemerintah. “Kalau seperti ini, masyarakat bisa menilai jika pemerintah ternyata tidak serius dalam melakukan suatu perencanaan program,” tandasnya.
Berkaitan dengan masalah anggaran, hal ini akan menjadi pertaruhan kredibilitas kepala daerah jika suatu anggaran tidak jelas. Ia berharap agar realokasi yang dilakukan pemerintah ini memang dilakukan sesuai aturan yang semestinya. (tam)