BOYOLALI—Para petani tembakau di Boyolali mendesak Pemkab dan DPRD untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Tembakau. DPRD Boyolali sendiri mendukung penolakan tersebut, dan menjanjikan tidak akan ada Perda Rokok (kawasan bebas rokok) di Boyolali.
Desakan itu disampaikan oleh perwakilan petani tembakau yang tergabung dalam Organisasi Petani Merapi Merbabu (OPMM) dalam audiensi  dengan DPRD setempat, Rabu (16/3). Rombongan yang dipimpin Syukur Fahrudin itu meminta Dewan menolak RPP tersebut. Pasalnya,  tembakau di Indonesia, termasuk di Boyolali menyumbang pemasukan besar.
“RPP secara tidak langsung bermaksud memberantas tembakau, menguntungkan pemodal asing,  sebaliknya justru merugikan petani tembakau,” ungkap Syukur.
Karena itu, OPMM meminta Pemkab Boyolali mendukung perjuangan petani tembakau menolak RPP tersebut. Penolakan itu untuk mempertahankan perekonomian masyarakat. RPP menurut dia akan merugikan banyak pihak. Selain petani tembakau juga petani cengkeh, buruh rokok kretek, hingga pedagang eceran.
Rombongan diterima oleh Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto dan jajarannya. Dia menyatakan, sebelum lahirnya OPMM, sudah ada komitmen untuk menolak RPP. Sehingga mereka mendukung para petani tembakau menolak RPP tersebut. Bahkan setelah ada SK bersama  dua menteri tentang kawasan bebas rokok, DPRD dan Pemkab  sepakat tidak akan membuat Perda turunan tentang rokok.
“Atas nama DPRD, kami tetap akan mendukung penolakan RPP tembakau dan tidak akan ada Perda Rokok di Boyolali,” kata Paryanto.
Terlepas dari fatwa haram rokok, pihaknya menyatakan peringatan yang sudah ada di setiap bungkus rokok sudah tepat. Di sisi lain, pendapatan daerah Boyolali sebagian juga berasal dari cukai rokok.
Menurut data Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) menyebutkan, produksi tembakau rajangan di Boyolali tahun 2010 mencapai 27.950,7 kuintal dari luasan tanam 4.180 hektare. Sedangkan untuk produksi tembakau asapan mencapai 10.171,6 kuintal dari 710 hektare. n Ario Bhawono