BOYOLALI—Ribuan petani tembakau Boyolali menggelar aksi demo di kantor Pemkab, Kamis (22/12). Mereka menyatakan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tembakau.
Mereka menuntut agar Pemkab juga ikut menolak penandatanganan RRP tersebut. Selain itu mereka juga mendesak Pemkab agar tidak menerapkan Perda kawasan tanpa rokok, serta menolak impor tembakau.
“Kalau RPP ini disahkan, ada sekitar 30 juta warga terutama petani tembakau yang bakal jatuh miskin,” ungkap Sekjen Organisasi Petani Tembakau Merapi Merbabu (OPPM), Syukur Fahrudin saat orasi.
Menurutnya, regulasi pertembakauan yang digulirkan dalam bentuk RPP pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan tersebut tidak pro rakyat. Sebab jutaan rakyat menggantungkan hidupnya pada industri pertembakauan, baik di sektor pertanian tembakau, cengkeh, hingga perburuhan rokok maupun sektor pedagang asongan.
Impor
Syukur menilai RPP sarat kepentingan agar Indonesia melakukan impor tembakau. Hal itu terlihat dari aturan kandungan zat pada rokok, yang mengacu pada standardisasi internasional. Di sisi lain kandungan nikotin tembakau Indonesia rata-rata di atas standardisasi tersebut, dan berbanding terbalik dengan kandungan tembakau asing. “Itu sama artinya kita harus impor. Buktinya impor tembakau kian hari kian meningkat,” jelas dia.
Kondisi itu menurutnya bisa mematikan petani, termasuk di Boyolali yang memiliki 10 kecamatan sentra penghasil tembakau. Bahkan dari hasil bagi cukai tembakau yang diterima Boyolali pun sangat besar, mencapai Rp 8 miliar pada 2010 lalu. Sehingga selain mematikan sumber penghidupan warga, RPP tersebut akan mengurangi pemasukan APBD.
Di tengah aksi demo, sejumlah perwakilan demonstran melakukan dialog dengan jajaran Pemkab Boyolali yang diwakili Kabag Perekonomian Sri Prihastoro serta Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Wisnu Hermadi.
Dalam dialog,  Pemkab mendukung penolakan RPP. Bahkan Wisnu Hermadi ikut turun menemui pendemo, dan naik ke atas mobil untuk orasi.
Menurut Sri Prihastoro, pihaknya menyatakan dukungan atas tuntutan ribuan petani tembakau tersebut.
Pemkab menurutnya juga menolak RPP tembakau, sedangkan terkait penolakan Perda kawasan tanpa rokok, dia menyatakan hingga kini Boyolali memang belum memiliki Perda tersebut.
“Kami mendukung petani dan menolak RPP tembakau, soal Perda kawasan tanpa rokok, sampai saat ini Boyolali belum membuat Perda itu,” jelas dia.

Ario Bhawono