SRAGEN (Joglosemar): Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun 2008 dinilai kurang matang. Maka dari itu, eksekutif diminta memperbaiki perencanaan dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Buruknya perencanaan APBD tersebut menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD dalam sidang paripurna dengan agenda pembacaan pandangan fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008 yang digelar di Gedung DPRD Sragen Kamis (29/10) kemarin. “Banyak mata anggaran yang penyerapannya masih dibawah 50 persen. Lalu target pendapatan di beberapa satker (satuan kerja) juga banyak yang tidak tercapai 100 persen. Ini berarti perencanaan APBD kurang matang,” papar Ketua Fraksi Karya Nasional (FKN) Giyanto, usai sidang.
FKN mencontohkan beberapa mata anggaran yang penyerapannya minim antara lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada kegiatan yang penyerapan anggarannya hanya 16,17 persen, lalu di Dinas Perhubungan ada anggaran kegiatan yang hanya terserap 23,74 persen, Dinas Lingkungan Hidup 309,77 persen serta DPU 51,15 persen. “Ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa antara realisasi dan rencana banyak ketidaksesuaiannya?” tanya Giyanto.
Masalah anggaran juga menjadi sorotan tiga fraksi lain yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD). FPKS menyoroti soal masih banyaknya kegiatan yang menyisakan anggaran dalam jumlah besar.  Pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah ada kegiatan dengan sisa anggaran hampir 50 persen, di mana dari total Rp 25 juta tersisa Rp 14,8 juta. Lantas program peningkatan kapasitas aparatur daerah di Bagian Pemerintahan masih menyisakan Rp 25 juta dari total anggaran Rp 209 juta.
Sementara, temuan mencengangkan dikemukakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang mendapati banyak anggaran kegiatan di RSUD yang realisasinya nol persen. “Maka dari itu, kami minta agar pada tahun-tahun yang akan datang RAPBD hendaknya mengedepankan efisiensi anggaran,” papar Anggoro Sutrisno, saat membacakan pandangan umum FPKS.
Sementara, Fraksi Partai Demokrat berharap agar Pemkab lebih efisien dalam mengelola dan menyusun APBD. “Untuk satker yang pendapatannya tidak bisa mencapai target harus bisa menjelaskan apa kendalanya. Begitu pula untuk Satker yang penggunaan anggarannya masih banyak tersisa juga harus memberi penjelasan mengapa bisa begitu,” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Sulasto.  (yok)