Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) telah dibuka oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Selasa (23/3) lalu. Di perhelatan besar warga Nahdliyin di Celebes Convention Centre (CCC) Pantai Losari, Makassar selama lima hari (23-27 Maret) ini, di antaranya, muncul wacana untuk memperkuat posisi Syuriah, sebagai pemimpin tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Di antara opsi usulan, nantinya yang dipilih oleh muktamar hanyalah Syuriah, sementara posisi Tanfidziyah akan dipilih oleh Syuriah. Tidak seperti selama ini yang dua-duanya dipilih oleh muktamirin. Dalam hal ini, Syuriah bertindak sebagai formatur yang mendapat amanah langsung dari muktamar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
      Usulan semacam ini tidak kurang dilontarkan oleh sejumlah elite organisasi tersebut, seperti Habib Luthfi bin Ali bin Yahya, Salahuddin Wahid dan sejumlah tokoh lainnya. Bahkan, Hasyim Muzadi, Ketua Umum PB NU saat ini, menyatakan dukungannya atas usulan penguatan lembaga Syuriah NU, seperti dikatakan saat membuka Rakernas I Majelis Alumni Ikatan Pelajar NU, akhir Januari lalu. Dalam bahasa Habib Luthfi yang juga  Rais Am Jam’iyyah Ahli Thariqah Al Mu’tabarah An-Nahdliyah, salah satu badan otonom NU yang mawadahi kaum tarekat, NU harus dalam satu komando.
Dalam pandangan Habib Luthfi, kepemimpinan dan kelembagaan NU harus dikembalikan pada “khitah”-nya, seperti pada era pendiriannya. Ketika itu, kepemimpinan NU dipegang oleh lembaga Syuriah dengan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar. Sedangkan kepemimpinan tanfidziyah PB NU diserahkan kepada seorang “manajer” (bukan ulama), yaitu Hasan Gipo yang seorang pengusaha. Pada saat ini, sesuai AD/ART-nya, sesungguhnya pimpinan tertinggi NU juga dipegang oleh Syuriah. Namun, dalam praktiknya, Syuriah tampak kalah pamor dengan Tanfidziyah.
Godaan Kekuasaan
Posisi supremasi lembaga tanfidziyah atas lembaga Syuriah terbawa dalam konstelasi politik nasional. Seperti halnya ormas Islam lainnya, NU di era pascareformasi ikut terbawa arus dalam liberalisasi politik di Tanah Air yang demikian masif. Lebih-lebih setelah diberlakukannya pemilihan langsung untuk eksekutif sejak 2004. Sebelum itu, partisipasi politik praktis warga NU diaktualisasikan dalam pendirian sejamlah partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejumlah partai lainnya yang didirikan oleh sejumlah tokoh NU. Namun, sejak diberlakukan Pemilu langsung untuk eksekutif, sejumlah tokoh NU, khususnya yang duduk di jajaran tanfidziyah (eksekutif), menjadi “primadona” bagi sejumlah pihak (partai) yang hendak meraih jabatan tersebut.
Diawali pada Pemilu 2004. Sejumlah tokoh teras NU terlibat langsung ajang pertarungan Pilpres secara langsung tersebut. Tidak kurang Ketua Umum dan Ketua Tanfidziyah PB NU,  Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid, maju dalam Pilpres sebagai calon wakil presiden. Hasyim Muzadi mendampingi Megawati Soekarnoputri dan Salahuddin Wahid mendampingi Wiranto. Seorang tokoh NU juga maju sebagai Wapres, yakni Jusuf Kalla, mendampingi SBY yang akhirnya terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tersebut. Pada Pemilu 2009, Jusuf Kalla maju sebagai calon presiden dengan dukungan “diam-diam” dari NU, namun gagal meraih kursi nomor 1 RI.
Majunya sejumlah tokoh tanfidziyah PB NU dalam ajang Pilpres akhirnya diikuti pula oleh sejumlah pengurus tanfidziyah NU di daerah. Sejumlah tokoh nasional dan lokal NU turut meramaikan bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik Pilkada tingkat provinsi atau pun kota/kabupaten. Dan paling nyata, di basis NU, Jawa Timur, tokoh-tokoh NU maju dengan bendera partai yang berbeda-beda. Ironisnya, calon yang diusung oleh PKB, justru mengalami kekalahan telak. Dan tidak jarang godaan kekuasaan ini berimbas pada terpolarisasinya konflik antarkader NU sendiri.
Penguatan Syuriah
Independensi NU memang tidak harus membawa NU pada sikap apolitis. Sebagai Ormas Islam terbesar di Tanah Air, seharusnya memberi teladan bagi proses demokratisasi di Indonesia yang kini baru mencari bentuknya. Partisipasi warga NU yang elegan dalam proses politik merupakan bagian pendidikan politik rakyat. Namun, NU secara kelembagaan justru harus bisa menjaga jarak dengan partai politik yang ada dan menghindari sikap partisan. Dalam hal ini, dibutuhkan mekanisme yang tepat bagi kader-kader NU yang terlibat dalam politik praktis dan wasit dari penjaga moral yang kuat untuk menjaga independensi lembaga NU.
Jalan terbaik untuk mengatasi semua itu memang dengan mengembalikan supremasi lembaga Syuriah. Sejarah telah menunjukkan kuatnya lembaga Syuriah telah membawa NU pada peran-peran yang lebih efektif dalam menjalankan visi dan misinya. Hal ini seperti ditunjukkan pada era-era kepemimpinan Hadratussyekh Hasyim Asy’ari, Wahab Hasbullah dan Bisri Syamsuri. Atau, yang lebih baru, sosok Ahmad Sidiq. Mereka adalah sosok-sosok yang bisa membawa lembaga Syuriah NU sebagai lembaga yang bermartabat dan memiliki kewibawaan.
Namun lantas jangan sampai, penguatan lembaga syuriah ini membawa bandul NU terjebak pada godaan politik yang lain, yakni ketidaktahanan para pimpinan syuriah terhadap godaan kekuasaan dan politik dukung-mendukung terhadap aktor politik tertentu. Karena itu, integritas dan kapabilitas keulamaan dalam pemilihan jajaran pimpinan syuriah menjadi sangat penting adanya. Integritas dan kapabilitas keulamaan diwujudkan dalam terintegralnya kemampuan keilmuan dalam bidang hukum Islam (fiqh), hukum kenegaraan (fiqh syiasah), kejuhudan (keteladanan moral dan peribadatan), kepemimpinan dan wawasan pendidikan.
Lantas, siapa tokoh-tokoh yang pantas menduduki jabatan Rais Am Syuriah NU ke depan? Tentulah, NU sebagai lembaga yang memiliki sekian banyak pesantren, tidak akan kekurangan stok. Kalau boleh sekadar menyebut nama, misalnya, tokoh-tokoh seperti Mustofa Bisri, Habib Luthfi bin Ali bin Yahya, M Ahmad Sahal Mahfudz (sekadar menyebut nama) pantas mengisi jabatan tersebut. Sosok Habib Lufhfi tampaknya cukup penting untuk dikedepankan. Posisinya sebagai Rais Am Jam’iyyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah-yang membawahi para penganut tarikat di lingkungan NU- patut menjadi pertimbangkan. Jaringan tarekat merupakan salah satu kekhasan NU, bahkan sejak era perjuangan. Hal ini bisa menjadi simbol moral sekaligus perekat umat. Semoga!

Dosen tamu di FISIP UNS Solo, pengurus Ponpes Baitul Musthof, dan penulis buku Mosaik Nusantara Berserak