KARANGANYAR (Joglosemar): Kalangan legislatif menunggu draf perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, terkait pelaksanaan ujian CPNS di Karanganyar.
Hal itu sebagai salah satu upaya pengawasan internal untuk menjaga agar rekrutmen CPNS berjalan di koridor yang benar. Wakil Ketua DPRD Karanganyar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohadi Widodo mengatakan, sebelum kerja sama dilakukan, pihaknya ingin melihat dulu isi perjanjian yang akan dibuat.
“Kita mau lihat dulu, nanti pengawasan internal dan eksternalnya siapa saja,” ujarnya.
Persoalan rekrutmen CPNS dianggapnya sebagai hal yang riskan dan rawan konflik. Sebelumnya, Dewan sudah melakukan rapat dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) mengenai CPNS, namun belum jelas hasilnya.

Disampaikan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang beberapa waktu lalu diikuti BKD di Semarang (Pemprov), juga belum semuanya disampaikan ke Dewan. “Beberapa sudah disampaikan ke kami (SOP), tapi belum semua,” terang Rohadi.
Sebagai pengawas internal, Dewan ingin mengetahui posisi dan porsinya sehingga bisa menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. “Sampai sekarang, pengawasan oleh Dewan nanti di mana, kami belum tahu,” terang Rohadi.
Persoalan rekrutmen CPNS diakui Bupati Karanganyar Rina Iriani, sebagai permasalahan riskan. Apalagi, tahun ini adalah pertama kalinya Pemkab menyelenggarakan CPNS secara mandiri tanpa menginduk Pusat.
Rina me-wanti-wanti masyarakat untuk tidak termakan calo yang mungkin berkeliaran dan menjanjikan untuk bisa diterima CPNS. “Kalau ada tawaran bisa meloloskan, meskipun pejabat, jangan percaya. Kalau nanti sampai terbukti ada pejabat yang begitu, saya akan beri sanksi tegas,” ujarnya. (end)