SOLO(Joglosemar): Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Pusat meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) turut mendukung penerbit-penerbit lokal. Pasalnya, pertumbuhan penerbit lokal dinilai belum berkembang hingga saat ini.
Ketua Umum IKAPI Pusat, Setia Dharma Madjid, Selasa (27/10) usai membuka pameran Pesta Buku Solo 2009 mengatakan untuk menumbuhkan industri penerbitan di daerah diperlukan peran besar dari Pemda. Dirinya mengimbau kepada Pemda untuk lebih serius membina penerbit lokal.
Dengan peran Pemda tersebut, lanjut Setia Dharma, perkembangan industri kreatif penerbitan lokal bisa merata yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penerbitan buku lokal itu sangatlah penting.
Saat ini, untuk jumlah anggota yang tergabung di Ikapi bertambah pesat sekitar 900 penerbit, dari semula 500 penerbit. Untuk itu, diharapkan DPRD juga memberi dukungan pada pemerintah daerah dalam penerbitan buku lokal. Salah satunya dengan mengalokasikan dana yang dibutuhkan.
Sementara, dirinya menilai pemerintah perlu untuk memberikan subsidi harga kertas khususnya subsidi harga kertas untuk buku-buku pendidikan kepada para penerbit maupun percetakan.  “Harga kertas di Indonesia dinilai masih mahal sehingga buku-buku yang beredar di pasaran, baik buku umum maupun buku pelajaran juga mahal,” sebut dia.
Anggaran
Menurut dia, harga kertas nasional jauh lebih mahal dibanding harga kertas internasional.
Bahkan, harga kertas di Indonesia  masih di atas India. Padahal pemerintah mempunyai beberapa pabrik kertas.
Setia Dharma juga menambahkan pada September tahun lalu pihaknya telah mengajukan anggaran Rp 15 triliun untuk buku gratis. Anggaran sebanyak itu  untuk menerbitkan semua buku pelajaran tingkat SD hingga SMA selama lima tahun di semua sekolah di Indonesia .
“Kita sudah ajukan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk 5 tahun. Saya rasa, kalau untuk pendidikan tidak ada istilahnya buku murah, yang ada harus buku gratis. Tapi, hingga saat ini pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan,” ungkapnya.
Pasalnya, jika pemerintah memang serius ingin menangani buku pelajaran dan tidak memberatkan masyarakat, seharusnya seluruh biaya buku pelajaran ditanggung oleh pemerintah. (ken)