JAKARTA (Joglosemar): Fraksi Partai Golkar dan PDIP akan mendukung penggunaan Hak Angket DPR untuk kasus Bank Century. Bahkan Golkar dan PDIP akan menjadi garda terdepan dalam pengajuan Hak Angket ini.
“Golkar dan PDIP akan memotori Hak Angket dalam kasus ini,” kata anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/).
Kemajuannya pun cukup signifikan, setidaknya hampir semua anggota FPG menandatangani kesediaan membentuk Angket Century. Beberapa anggota FPDIP dan FPD juga ikut tandatangan. ”Golkar saya pastikan semuanya sudah tandatangan, PDIP juga, beberapa teman dari PD juga demikian,” kata Bambang.
Bahkan, PDI Perjuangan sudah membentuk tim penyusun draf Hak Angket. “Mudah-mudahan tidak fait accompli satu (kelompok) ingin mengajukan Angket satu lagi Interpelasi seperti yang sudah-sudah,” kata politisi PDI Perjuangan Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI.
Menurut Bima, Hak Angket adalah pilihan yang paling tepat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century. “Karena Interpelasi apalagi yang mau ditanyakan, toh sudah pernah ditanyakan,” katanya.
Dengan dukungan publik yang kuat melalui opini media, Bima yakin Hak Angket tersebut akan disambut baik oleh partai lain, Golkar, Gerindra dan Hanura.
Ditanya tentang sikap sebagian fraksi yang memilih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bima menjelaskan proses politik di DPR bisa berjalan tanpa harus menunggu hasil proses di lembaga lain. “Yang diperlukan sikap Dewan. Masyarakat menunggu sikap Dewan. Menunggu bukan kompetensi kita. Jangan sampai DPR hanya menjadi bemper kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Seperti sikap Fraksi PPP DPR yang siap mendukung terbentuknya Pansus Hak Angket ini. Tetapi, masih menunggu hasil audit investigasi dari BPK. Oleh karena itu, PPP meminta BPK segera menyelesaikan audit investigasi atas skandal dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century akhir November 2009 dan melaporkannya ke DPR.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hazrul Azwar mengungkapkan, hasil audit BPK akan digunakan DPR sebagai dasar untuk menentukan sikap secara jelas. “Bisa naik menjadi Angket. Jadi harus jelas sehingga tidak timbul tanda tanya besar ditarik ke sana ke mari,” kata Azwar.
Senada, FPKS juga masih menunggu hasil audit investigasi BPK. Ketua FPKS, Mustofa Kamal, mengimbau agar semua pihak menunggu hasil audit investigatif yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berbeda, Ketua DPR Marzuki Alie menanggapi dingin usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket ini. “Itu harus dicermati dulu dong. Jangan kalau ada apa-apa langsung Hak Angket. Itu ada prosesnya!” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu sepakat kalau kasus Bank Century harus diungkap. Tapi, tidak dengan buru-buru membentuk Pansus di DPR.
“Kalau ada yang enggak jelas, ya panggil saja pihak-pihak yang terkait. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dulu, dipelajari dulu,” imbuhnya.