Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Solo, yang terlihat dari bermunculannya event-event budaya menyulut gairah generasi muda untuk menggali lebih dalam potensi kebudayaan yang diwariskan kota ini. Solo yang makin hari makin menunjukkan citra The Spirit of Java–nya, mulai menjadi destinasi utama turis domestik maupun mancanegara. Hal ini disambut dengan sigap oleh pemuda-pemudi yang telah bersiap dengan baik secara mental maupun materi pengetahuan untuk menyandang gelar Putra Putri Solo. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi remaja yang berhasil mengenakan selempang Putra Putri Solo dengan tanggung jawabnya untuk mempromosikan Kota Solo dengan kapasitas mereka sebagai Duta Wisata.

Suasana panas setiap menjelang pergantian Kapolri tak dapat dihindari. Jabatan yang penuh prestise, kekuasaan begitu besar, dan capaian tertinggi bagi setiap anggota Polri dalam kariernya menjadikan ritus seleksi calon Kapolri kerap diwarnai intrik.

Masalah perparkiran di Kota Solo tampaknya tak lekang untuk terus bermunculan. Mulai dari persoalan pelelangan, tarif parkir, hingga karut-marut pengelolaannya. Akhir-akhir ini yang paling banyak disoroti oleh masyarakat adalah tarif parkir yang makin ugal-ugalan yang ditarik para juru parkir. Banyak tarif parkir yang tak sesuai dengan aturan pemerintah daerah atau Perda Perparkiran. Kondisi ini tak urung menyimpan persoalan tersendiri di masyarakat.

Dara Matesih Terkoyak. Itulah judul tulisan yang diturunkan Joglosemar pada Minggu (11/7) lalu. Itu adalah laporan tentang peristiwa asusila di sebuah desa kecil di timur Kota Solo. Para pelaku masih tergolong anak-anak, sedang korban masih di bawah umur lima tahun (Balita).

Mahkamah Agung (MA) mungkin menjadi benteng terakhir bagi kita dalam pencarian keadilan hukum di negeri ini. Tamun benteng terakhir ini nampaknya memiliki banyak masalah. Mulai dari tunggakan perkara yang mengadang, sampai putusan hakim yang tidak berkualitas. Salah satu upaya yang digagas untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan sistem kamar di MA.

Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan DPR secara resmi telah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Besarnya berkisar 10-15 persen. Alasannya adalah untuk mengurangi beban subsidi. Beban biaya operasional PLN makin berat, subsidi listrik yang didapat PLN dari Pemerintah tidak bertambah, sementara harga listrik saat ini dipandang belum mencapai harga keekonomian.

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah diumumkan pada Sabtu 17 Juli 2010 lalu. Menjadi mahasiswa, utamanya di perguruan tinggi negeri (PTN), masih menjadi harapan jutaan alumni sekolah menengah atas (SMA). Akibatnya, seleksi masuk PTN, meski telah berulang kali berganti nama, tetap saja menarik minat lulusan SMA berebut kursi PTN yang tiap tahun cenderung terus menurun, terutama dari jalur reguler. Akibatnya, kompetisi untuk masuk ke PTN dari jalur reguler semakin ketat dan di sisi lain jalur nonreguler semakin terbuka lebar. Meski tentu saja konsekuensinya butuh dana yang lebih besar dibanding jalur reguler.

Politik Indonesia menapaki era kekerabatan. Tengok saja rangkaian pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang baru berlangsung. Para istri, anak, dan saudara, baik dari bupati, wali kota maupun gubernur, berlaga untuk melanjutkan jalan yang telah dirintis para incumbent. Fenomena ini, sebagai contoh, terlihat di Kabupaten Bone Bolango, Bantul, kemudian Kediri, Tabanan, Kutai Kartanegara, serta Provinsi Kepulauan Riau dan tentunya masih akan berlanjut dengan gelombang berikutnya. Inikah era klan politik menguasai jabatan publik? Akankah jabatan kepala daerah menjadi sesuatu yang diturunkan melulu atas faktor keturunan? Ada yang menyebut gejala ini sebagai kebangkitan dinasti di kancah politik. Saya menyebutnya sebagai klan atau keluarga politik. Bukan karena dinasti berada dalam sistem monarki, sedangkan politisi mengarungi sistem politik elektoral, tetapi karena basis kekuasaan yang berbeda. Satu-satunya faktor guna menjadi penerus suatu dinasti adalah garis keturunan dari raja ataupun ratu. Sementara putra/putri mahkota pada klan politik tidak cukup bertumpu pada faktor biologis saja. Penguasaan properti, gerai bisnis, jaringan sosial, dan kecakapan intelektual menjadi modal dasar. Namun, prasyarat utama klan politik terletak pada penguasaan jabatan publik. Klan politik bukanlah gejala anyar.

Kalau tidak ada aral melintang, tak lama lagi Pemerintah Kota Solo bakal menelurkan kebijakan baru. Kurang lebih, kebijakan itu akan mengatur perpindahan penduduk dari luar daerah dengan menambahkan sejumlah syarat.

Suka tidak suka manusia selalu dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang paling pasti dan tidak bisa dipungkiri adalah kebutuhan pokok terutama pangan, sandang dan perumahan. Melambungnya harga kebutuhan pokok tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai pihak terutama para ibu rumah tangga sebagai menteri keuangan yang mengatur anggaran rumah tangga masing-masing