Sejak era Soeharto, mulai tahun 1978 sampai zaman Megawati, Volvo merupakan pilihan mobil para pejabat tinggi sekelas menteri. Volvo dinas pertama bertipe Volvo tipe 264 GL dan yang terakhir yang mulai dipasok sejak tahun 1998 adalah Volvo S90.
Namun, seiring pergantian pucuk pimpinan RI 1, berganti ke Susilo Bambang Yudhoyono, minat terhadap Volvo itu luntur. SBY memilih menggunakan merek Toyota. Setelah sekitar setahun memimpin Kabinet Indonesia Bersatu, Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan pemakaian Volvo.  Pilihannya tertuju pada Toyota Camry V6. Harga per unitnya sekitar Rp 350 juta. Lalu, pada periode 2009-2014 ini, pemerintah berniat mengganti Camry dengan kelas premium lainnya, Toyota Crown Majesta dengan harga per unitnya mencapai Rp 1,8 miliar.
Berbeda dengan di Indonesia, negeri jiran, Malaysia atas dasar nasionalisme, memilih mobil lokal. Sejak tahun 1998, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad menetapkan Proton Executive sebagai kendaraan resmi anggota kabinet. Proton adalah industri otomotif nasional Malaysia .
Walaupun produk lokal, Proton khusus menteri ini per bijinya harganya mencapai 400 ribu ringgit atau Rp 864 juta. Maklumlah, Proton yang satu ini dibawa dulu ke Jepang untuk disempurnakan sebagai mobil antipeluru, sesuai standar pejabat tinggi negara. Walau pada praktiknya, banyak menteri Malaysia yang tetap memakai Mercy, termasuk Mahathir sendiri yang memakai Daimler.
Berbeda dengan di negeri  Belanda. Mereka mengapresiasi minat mobil tiap individu menteri. Negeri Tulip yang makmur ini  tak akan memberikan mobil baru kepada menterinya kecuali mobil dinas yang dulu bekas dipakai pendahulunya benar-benar sudah rusak total. Soal merek, pemerintahan membebaskannya. Yang penting harganya sesuai budget. Tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km x usia mesin (Sekitar Rp 650 juta). Karena itu tak heran, mobil para menteri Belanda tak seragam. Ada yang memakai Mercedes Benz E230, Volvo 270 atau Volvo S80. Seri mobil tersebut dipandangan sudah  cukup representatif.  (ara/dari berbagai sumber)