Oleh Fereshti ND
Dosen MSDM dan
Kewirausahaan di UMS Solo

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah diumumkan pada Sabtu 17 Juli 2010 lalu. Menjadi mahasiswa, utamanya di perguruan tinggi negeri (PTN), masih menjadi harapan jutaan alumni sekolah menengah atas (SMA). Akibatnya, seleksi masuk PTN, meski telah berulang kali berganti nama, tetap saja menarik minat lulusan SMA berebut kursi PTN yang tiap tahun cenderung terus menurun, terutama dari jalur reguler. Akibatnya, kompetisi untuk masuk ke PTN dari jalur reguler semakin ketat dan di sisi lain jalur nonreguler semakin terbuka lebar. Meski tentu saja konsekuensinya butuh dana yang lebih besar dibanding jalur reguler.
Dualisme antara jalur reguler dan nonreguler kemudian banyak dikaitkan dengan sisi kebijakan terkait alokasi pendanaan bagi PT. Di sisi lain mahalnya biaya kuliah maka PTN tentu tak mau disebut kapitalis atau menganut paham industrialisasi pendidikan dengan model penerapan jalur nonreguler ini. Oleh karena itu, PTN menerapkan sistem subsidi silang di balik program nonreguler itu sendiri. Sayangnya, porsi untuk jalur reguler semakin diperkecil sehingga ini memicu kontroversi yaitu permintaan lebih besar dari supply. Dan sesuai hukum pasar maka ini sangat memungkinkan terjadinya permainan kepentingan. Salah satunya yang tak pernah surut dari permainan ini yaitu perjokian. Ironisnya, tiap tahun selalu saja ada kasus perjokian. Dan di tahun 2009 lalu ada beberapa mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi ternama di Bandung terlibat perjokian dengan dalih utama adalah karena kemiskinan atau motif uang.

Bukan Segala-galanya
Merujuk pada data Dirjen Dikti bahwa SNMPTN terbagi dalam tiga rayon yaitu rayon barat, rayon tengah dan rayon timur. Dari fakta, setiap rayon ada sejumlah PTN yang menjadi idaman. Misalnya di rayon barat ada Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Untuk rayon tengah misal ada Universitas Gadjahmada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan juga Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). sedangkan di rayon timur ada Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Universitas Brawijaya (Unibraw). Meski ada PTN yang menjadi favorit tapi bukan berarti kompetisi memasuki PTN nonfavorit lebih mudah. Sebab PTN tetap menjadi target utama para calon mahasiswa baru. Di sisi lain, masih ada mitos bahwa kuliah di PTN memberikan jalur karier masa depan yang lebih cerah.
Terlepas dari kompetisi yang semakin ketat untuk masuk ke PTN dan juga perubahan model seleksi melalui SNMPTN serta semakin mahalnya tarif pendidikan tinggi yang ditetapkan, sayangnya, seperti tahun-tahun sebelumnya tak banyak yang lolos. Meski demikian, peluang untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi tetap terbuka karena di PTN kini dibuka program swadana, tentu dengan tarif lebih mahal. Di sisi lain, perguruan tinggi swasta (PTS) juga kian banyak berkembang di berbagai daerah dengan kualitas tak kalah dibanding PTN. Bahkan ada juga PTS yang mengungguli kualitas PTN.
Oleh karena itu, gagal SNMPTN bukanlah akhir dari segalanya. Dan mitos tentang jaminan pascalulus tidak bisa hanya dikaitkan gelar alumni dari PTN tertentu, karena jaminan kualitas sangat tergantung bagaimana individu menyikapi peluang dan tantangan di dunia kerja.
Yang justru menjadi persoalan bahwa memasuki jenjang pendidikan tinggi, baik PTN atau PTS haruslah siap pendanaan yang tidak kecil. Karena semua tahu bahwa tak ada pendidikan murah di republik ini. Janji sekolah gratis di era otonomi daerah ternyata justru kian memicu kontroversi sebab kini biaya pendidikan cenderung makin mahal. Belum lagi kontroversi atas dibukanya sejumlah sekolah rintisan bertaraf internasional. Selain itu wajarlah jika muncul sentimen bahwa di republik ini orang miskin dilarang sekolah dan artinya orang miskin dilarang pandai. Jadi, orang-orang miskin akan tetap miskin dan pada akhirnya bisa dikibuli, terutama dikibuli di saat kampanye Pilkada dan Pilpres dan ini menjadi menu lezat untuk menjual program berdalih pengentasan kemiskinan. Sebab tanpa pendidikan berkualitas maka kemiskinan akan berlanjut. Mata rantai dari itu semua jelas akan mengarah pada penciptaan kualitas SDM yang kurang baik. Di sisi juga lain memicu berkembangnya sektor informal dan kewirausahaan karena yang tidak mampu bersekolah akhirnya harus bekerja, apa pun pekerjaan itu.
Mengacu fakta pendidikan di Indonesia, maka sebelum memilih perlu ekstra hati-hati agar tak salah memilih. Selain itu, perlu juga membuka situs Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) atau Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk memahami tentang kredibilitasnya.
Memang diakui, kini ada banyak juga PTS yang berkualitas, tapi yang kualitasnya jelek dan cenderung amburadul juga tidak sedikit. Oleh karena itu, kewaspadaan menjadi kunci untuk meminimalisasi bagi masyarakat sebelum menjatuhkan pilihan. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan bahwa masuk pendidikan tinggi bukan akhir dari segalanya, tetapi justru awal proses pembelajaran yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, yang gagal SNMPTN juga bukan berarti masa depannya suram. Sayangnya, hal ini sering tidak disadari dan akibatnya cenderung terjadi salah kaprah dalam memandang proses pembelajaran di jenjang pendidikan tinggi atau gagal di SNMPTN.
Di balik hasil SNMPTN, komersialisasi pendidikan masih menjadi problem terbesar dunia pendidikan. Kini kaum borjuis tampaknya mengincar dunia pendidikan sebagai sarana akumulasi modal. Bahkan, ini didukung juga dengan tuntutan agar berbagai perguruan tinggi menerapkan model korporatisasi. Di jenjang sekolah menengah pun beramai-ramai muncullah istilah sekolah bertarif internasional, bukan bertaraf. Akibat komersialisasi ini tentu pendidikan kian mahal dan tidak terjangkau rakyat. Efeknya tentu saja pendidikan mengalami segregasi yaitu ada pendidikan yang mahal dengan fasilitas dan program yang berlimpah khusus buat orang kaya. Dan ada pendidikan yang murah meriah dengan fasilitas dan program apa adanya (buat orang miskin). Ironisnya, ini lalu digeneralisasi dengan standar kelulusan yang kemudian memasung daya pikir dan kreativitas siswa. Intinya, lolos atau gagal dari SNMPTN memang bukan segala-galanya, karena jalan panjang untuk berkarya dan berkarier masih terbuka luas. Itu semua sangat ditentukan oleh kualitas setiap individu, apapun profesi dan alumni dari mana berasal. (***)