JAKARTA—Perusahaan mobil Daimler yang memproduksi Mercedes Benz tengah terbelit kasus penyuapan pejabat yang dilakukan di sejumlah negara. Pejabat di Indonesia disebut-sebut ikut kecipratan uang dari Daimler.
Data mengejutkan ini dikeluarkan oleh US Department of Justice (Depkum HAM AS). Daimler dituntut di AS atas praktik penyuapan di 22 negara untuk mendapatkan proyek dari pemerintah setempat.
Seperti dikutip AFP, Kamis (25/3), dalam dokumen pengadilan Washington, Daimler dituding membayar sekitar USD 41.000 (Rp 373 juta) untuk melancarkan tender pengadaan mobil, bus atau truk Mercedes di Indonesia. Uang itu untuk keanggotaan golf, hadiah perkawinan dan bentuk penyuapan lain untuk pejabat terkait. Daimler melakukan pembayaran ini lewat pihak ketiga.
Selain Indonesia, pejabat negara yang diduga mendapatkan suap dari Daimler adalah  pejabat di China senilai 4 juta euro antara lain berupa hadiah liburan. Daimler juga menyuap para pejabat antara lain di Kroasia, Mesir, Yunani, Irak, Nigeria, Rusia, Serbia dan Montenegro, Thailand, Turki.
Bahkan di Turkmenistan, Daimler memberi hadiah ulang tahun seorang pejabat yaitu sebuah Mercedes-Benz S Class antipeluru senilai USD 300.000. Kasus suap ini terjadi dalam rentang tahun 1998-2008.
Bebas Suap
Menanggapi kabar miring tersebut, Kementerian BUMN menegaskan pengadaan bus asal pabrikan Daimler setelah tahun 2005 bebas dari suap. “Saya yakin kalau pengadaannya tahun 2006 ke atas, tidak ada pejabat BUMN yang terlibat,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Menurut dia, Kementerian BUMN baru dibentuk tahun 2005. Perum Damri sebelum itu berada di bawah Kementerian Perhubungan. “Saya sudah cek itu (suap Mercedes), tapi saya nggak tahu kapan pengadaannya. Tapi saya yakin itu sebelum ada Kementerian BUMN,” jelas Said.
Memang, data dari Depkum HAM AS tidak menyebutkan tahun proyek pengadaan bus Damri yang menggandeng Mercedes. Depkum HAM AS hanya menyebutkan rentang waktu kejadian penyuapan di 22 negara itu pada 1998-2008. “Saya juga nggak tahu persis orangnya (pejabat Damri) masih menjabat atau tidak sekarang ini,” pungkasnya. Sementara itu Dirut Perum Damri, Iwitjara Adjie, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. (dtc)