SOLO—Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kemendiknas, Hamid Muhammad mengatakan dalam pendidikan kesetaraan tak hanya menghasilkan barang saja, melainkan membentuk mainstream atau potensi seseorang untuk berwiraswasta. Hal ini ditekankan karena sebagian besar warga belajar tidak ada yang melanjutkan sekolah lagi setelah lulus. “Mendidik warga belajar lebih kreatif itulah tujuan awalnya. Karena kesibukan mereka tersendiri, kami harapkan setelah lulus mereka sudah siap pakai atau paling tidak bisa membuka lahan pekerjaan sendiri,” kata Hamid di sela-sela
pertemuan orientasi program kebijakan direktorat pendidikan kesetaraan 2010 di Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) Solo, Kamis (11/3).
Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin penting di antaranya  mencakup tentang perbaikan kualitas pendidikan kesetaraan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, dibahas pula teknis penyelenggaraan pendidikan kesetaraan lebih profesional. Dalam arti, citra pendidikan nonformal yang dahulu hanya dipandang sebelah mata, akan diubah menjadi pusat perhatian dari semua kalangan. “Pendidikan nonformal (PNF) yang dahulu diplot hanya sumber dari segala masalah, kali ini kami bertekad meningkatkan kompetensi PNF di lapangan agar tak dilecehkan,” ungkapnya.
Diungkapkannya, pendidikan kesetaraan bukanlah hal yang baru, seperti contoh bidang pertanian yang berkembang di Cianjur, Peternakan di Daerah Klaten dan sebagainya.
Pembelajaran
Hamid menegaskan kendala yang menghambat laju perkembangan yakni masalah klasik dan internal. “Kendala yang sering dikeluhkan terkait perkembangan PNF yaitu mencakup masalah klasik. Kebijakan yang tidak berkelanjutan serta masalah pendanaan, menduduki rating tertinggi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan,” tuturnya.
Kemudian, untuk pemasalahan tenaga pendidik atau tutor, Hamid mengimbau agar diberikan semacam pelatihan-pelatihan demi peningkatan kompetensi dan kualitas SDM pendidik. Karena berbagai pengalaman yang telah ada, pihaknya melihat masih banyak kekurangan tiap program kerja yang dijalankan.
“Karena muara pendidikan kegiatan PNF terletak pada pembelajaran dan pelayanan, sebelum melangkah kita harus benar-benar memastikan kelayakannya. Paling tidak dengan cara tatap muka dan evaluasi, semua proses pembelajaran menjadi jelas adanya.”
Anggaran dana dalam pengadaan pendidikan kesetaraan telah dianggarkan dari pusat sebesar Rp 700 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, pusat telah mengambil kebijakan dengan mengalokasikan dana Rp 20 miliar untuk pembiayaan pendidikan kesetaraan kepada 100 lembaga yang tersebar se-Indonesia. (bns)