SOLO—Media memiliki peran yang besar dalam mengawal dinamika kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Media memiliki peran  sebagai pengawas (surveillance). Sementara, hingga saat ini penegak hukum di Indonesia masih belum maksimal dalam pemberantasan korupsi.
Demikian terungkap dalam Seminar Nasional Peran Jurnalisme dalam Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Scienta FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta seorang pelaku media di Kota Solo, Sabtu (20/3).
“Sudah banyak kasus terangkat. Itu semua ya karena peran media yang begitu besar,”  tutur Staff Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irsyad Prakasa seraya mengatakan jika media memiliki wilayah kewenangan berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai pemberitaan.
Irsyad menambahkan, media juga memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam pemberantasan korupsinya. Ia mencontohkan seperti pada kasus antara KPK dan Kepolisian, kasus Century, hingga kasus Prita yang akhirnya karena tekanan media yang begitu kuat. Mengakibatkan, kasus tersebut tidak mandek dan terus bergulir.
Sementara itu, staf pengajar Ilmu Komunikasi UNS, Sri Herwindya, SSos MSi mengungkapkan, kewajiban utama media adalah pada kebenaran. “Kebenaran tidak hanya soal fariness, balance, accurate, verification. Tapi juga komitmen pada warga masyarakat,” ungkapnya.
Kewajiban tersebut berlaku total pada pekerja media, dan menjadi bagian dari fungsi pengawasan media. Sebagai pilar ke empat demokrasi, media memiliki kewajiban dan peran dalam proses membangun bangsa, termasuk salah satunya yaitu tugas pemberantasan korupsi. (ris)