KLATEN—Harga mati Rp 19,5 miliar untuk anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Klaten 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat berimbas pada masa kerja anggotanya. Dari yang seharusnya delapan bulan waktu kerja, dipotong sebulan lantaran dana yang dikucurkan mepet.
Ika Nurmaliana Dewi dari Divisi Logistik, Organisasi dan Keuangan KPUD Klaten, mengaku tidak dapat berbuat banyak dengan anggaran yang terbatas. Akhirnya, kalkulasi yang dilakukannya mendorong KPU memangkas masa kerja penyelenggara Pilkada.
Dikatakan, menurut ketentuan UU Nomor 10 tahun 2008, idealnya memang delapan bulan kerja. Tapi kami tidak dapat memotong gaji mereka (PPK dan PPS-red). “Jadi solusinya masa kerjanya yang dikurangi,” tegasnya kepada wartawan di KPU setempat, Jumat (8/1).
Karena dirinci menurut pagu, dari dana Rp 19,5 miliar, sedikitnya Rp 2 miliar lebih dari jumlah tersebut menjadi hak penyelenggara Pilkada di wilayah (PPK dan PPS). Sementara sisa dana dicadangkan untuk keperluan mendesak lainnya.
Terlepas dari itu, hingga saat ini dana tersebut masih ngendon di pemerintah pusat. Pasalnya, memorandum of understanding (MoU) masih melalui evaluasi anggaran di Gubernur Jateng.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Klaten, Gigit Sugito mengatakan, krisis keuangan yang dialami oleh Pemkab Klaten memang memaksa banyak pihak untuk berhemat dan memaksimalkan potensi yang ada. Dirinya berharap, penyelenggaraan Pilkada tahun ini bisa berjalan maksimal.
“Memang kemampuan dananya hanya segitu. Tapi jika benar-benar kurang bisa ditalangi dari dana BTT (Bantuan Tidak Terduga-red),” ujarnya. Dalam waktu dekat, KPUD Klaten akan melakukan rekrutmen Panwaskab.
KPUD juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). (lim)