DOHA—Satu komite menteri Liga Arab menjatuhkan larangan bepergian ke negara Arab kepada 19 pejabat Suriah. Komite tersebut juga memberikan tenggat waktu hingga Minggu (11/12) untuk memberi izin  para pengamat independen untuk memantau kerusuhan di Suriah.
Tenggat baru itu dikeluarkan menyusul 23 orang tewas Sabtu (3/12) dalam kerusuhan baru di seluruh Suriah, atau sehari setelah Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak tindakan lebih keras terhadap Damaskus.
Wakil Presiden AS Joe Biden mengatakan Washington mulai kehilangan kesabaran dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menuduh Bashar mengancam akan mengobarkan api konflik sektarian di dalam dan luar negaranya.
Laporan AFP, Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim ath-Thani mendesak Suriah menerima para pengamat setelah mengadakan pertemuan Sabtu (3/12), guna membahas serangkaian sanksi Liga Arab terhadap Damaskus terkait  penindasan berdarah selama lebih dari delapan bulan pada pemrotes anti-pemerintah.
"Selama pertemuan, kami mengontak Damaskus, dan kami meminta mereka datang besok (ke Doha) untuk menandatangani protokol mengenai pengiriman pengamat ke Damaskus. Kami sedang menunggu jawaban. Sebagai orang Arab kami khawatir jika situasi berlanjut, keadaan takkan dapat dikendalikan oleh dunia Arab" kata Sheikh Hamad.
Penerbangan
Selain selain dilarang bepergian ke negara Arab, aset para pejabat itu turut dibekukan oleh semua negara tersebut. Di antara nama-nama tersebut terdapat saudara lelaki Bashar, Maher al-Assad, sepupunya dan jutawan telekomunikasi Rami Makhluf, serta tokoh militer dan dinas intelijen.
Pertemuan itu juga memutuskan pemangkasan separuh dari semua penerbangan pesawat Arab ke dan dari Suriah yang berlaku mulai 15 Desember, termasuk oleh Perusahaan Penerbangan Syrian Air.
Liga Arab, Ahad lalu (27/11), menyetujui sanksi luas atas pemerintah Bashar sehubungan dengan penindasan tersebut, untuk pertama kali blok itu pernah memberlakukan tindakan hukuman seberat itu terhadap satu negara anggota.
Tindakan tersebut meliputi larangan dalam waktu dekat terhadap transaksi dengan Damaskus dan bank sentralnya dan pembekuan aset pemerintah Suriah di negara Arab.
Sebelumnya, Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi berupa pemblack-listan tiga perusahaan minyak milik Suriah dalam rangka mengisolasi pemerintahan Bashar.
Tiga perusahaan minyak tersebut telah dimasukan ke dalam Jurnal Resmi Uni Eropa, yang berarti keputusan tersebut telah bulat dilakukan oleh para menteri luar negeri negara-negara kawasan Uni Eropa. Mereka adalah General Petroleum Corporation (GPC), Syria Trading Oil (Sytrol), dan Al Furat Petroleum Company.

Antara |  Detik