BOYOLALI—Meskipun Kabupaten Boyolali mendapatkan penghargaan terkait layanan publik, namun fakta di lapangan menunjukkan layanan publik masih banyak yang perlu dibenahi.
Itulah hasil survei yang dilakukan oleh Pattiro, Surakarta. Dari 400 responden perempuan yang tersebar di 19 kecamatan, ternyata masih perlu banyak pembenahan pada sektor layanan publik.
“Layanan publik yang kita survei meliputi ketersediaan dan layanan bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, kependudukan dan bidang tenaga kerja maupun sosial,” ujar Direktur Eksekutif Pattiro, Surakarta, Alif Basuki, Selasa (9/3).
Metode survei yang digunakan oleh Pattiro yakni dengan menyebar woman report card dengan sasaran kaum perempuan. Dari hasil survei di bidang pendidikan menurut Alif, masyarakat sangat membutuhkan adanya beasiswa pendidikan, terutama bagi yang kurang mampu. Selain itu, peningkatan mutu maupun tenaga pendidik juga sangat didambakan.
”Sejumlah responden juga menyebutkan masih adanya pungutan untuk buku ajar,” terang dia.
Di bidang kesehatan, meski Pemkab sudah memfasilitasi persalinan gratis, ternyata banyak responden perempuan yang tidak mengetahuinya. Kebutuhan Posyandu juga mendesak untuk ditingkatkan. Di satu sisi, Posyandu menjadi andalan Pemkab, namun di sisi lain tidak didukung dengan anggaran memadai.
Bahkan dari survei itu juga terungkap, banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya pos bantuan sosial bidang kesehatan. Tetapi karena kurang tersosialisasi, sehingga sering kali pos bantuan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politis.
Dari hasil survei itu, Alif mengatakan pihaknya tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemkab. Apalagi juga sudah menerima penghargaan terkait layanan publik. Namun survei menunjukkan masih banyak kekurangan, terutama kurangnya sosialisasi. Terkait hal itu, pihaknya meminta Pemkab untuk terus memperbaiki layanan publik.
Terpisah, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boyolali, Usfal Pius menyambut baik hasil survei-survei yang dilakukan oleh NGO (non government organization). Menurutnya hasil survei seperti itu menjadi masukan, informasi, maupun koreksi dari kebijakan pemerintah.
”Kami menyambut positif, tentunya akan ada proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” terang dia. (ono)