BOYOLALI (Joglosemar) : Bupati Boyolali Sri Moeljanto didesak untuk memulai gerakan “menabung” air, mengingat krisis air yang terjadi di Boyolali semakin parah. Bahkan, rumah-rumah pejabat diharapkan wajib memiliki sumur resapan atau biopori sebagai upaya penyelamatan air.
Desakan tersebut datang dari Wakil Ketua DPRD Boyolali, Thontowi Jauhari. Menurut dia, upaya penyelamatan air melalui gerakan menabung air ini sepertinya bisa dimotori langsung dari para pejabat.
“Tak cukup hanya dengan langkah konservasi, mumpung sekarang memasuki musim penghujan, bupati supaya segera menggerakkan bawahannya untuk melakukan program penyelamatan air,” ujar Thontowi, Kamis (29/10).
Menurut Thontowi, jika jumlah pegawai dan pamong desa di Boyolali ada 13.000, dan masing-masing mampu “menabung” air sebanyak 300 meter kubik tiap musim hujan, maka akan diperoleh tabungan air di dalam tanah sebanyak 3.900.000 meter kubik. Air sebanyak itu jauh lebih banyak dari air yang ditampung melalui rencana pembangunan embung yang hanya menampung air sekitar 400.000 meter kubik, padahal biayanya miliaran rupiah.
Terkait ini maka menurutnya para pejabat harus memberikan contoh yang baik, yakni dengan menjadikan rumah mereka ramah lingkungan. Setidaknya di setiap rumah pejabat diwajibkan ada sumur resapan atau biopori, minimal  rumahnya menganut “zero run morf” air hujan.
“Kalau perlu dapat diawali dengan audit ke seluruh rumah milik pejabat eksekutif dan legislatif, mulai dari eselon I hingga III, apakah ramah lingkungan atau tidak,” imbuh dia.
Dia mengatakan, setelah gerakan konservasi air di kalangan pejabat tersebut berhasil, maka tahap kedua gerakan ditujukan kepada seluruh pegawai negeri, pamong desa dan pegawai Perusda.
Bupati Boyolali, Sri Moeljanto sendiri mengatakan bahwa struktur tanah Boyolali tidak ada cekungan, sehingga aliran air langsung menuju ke Solo maupun Sukoharjo. Oleh karena itu, langkah konservasi air mendesak dilakukan. Bupati juga mengakui bahwa penyusutan sumber-sumber air terus terjadi di Boyolali. (ono)