Teori psikologi sosial menegaskan, bahwa kerumuman massa sangat berpotensi memicu perilaku anarkisme dan antisosial lainnya (Petridou, 2009). Keyakinan ini terutama tak bisa terlepas dari pengumpulan power secara simultan dari setiap individu yang terlibat pada kerumunan massa tersebut (Balmer, 2010). Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap aksi kerumunan massa harus lebih ekstra, dibanding pengawasan terhadap kelompok individu dalam jumlah yang lebih kecil.
Mengacu teoritis tersebut, semua pihak harus mewaspadai terhadap ancaman dari rencana aksi nasional massal terkait peringatan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, yang akan dilakukan Kamis 28 Januari 2010 hari ini. Kewaspadaan tentu tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian sebagai aparat berwajib, dan juga sejumlah elemen dalam struktur keamanan pemerintahan. Kewaspadaan juga perlu dilakukan oleh setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam gerakan massa tersebut, terutama melalui koordinator lapangan (Korlap) yang ada di lapangan.
Kewaspadaan dan Kondisional
Tentu ada banyak alasan, mengapa kewaspadaan perlu lebih dipacu dalam setiap proses terjadinya aksi kerumunan massa. Paling tidak, argumennya adalah bahwa kerumuman itu sendiri sangat rentan terpicu aksi-aksi sporadis yang akhirnya menjadi pemantik bagi perilaku anarki dan perilaku antisosial lainnya. Oleh karena itu, semua Korlap haruslah bisa menjaga intensitas emosional dan situasional selama berlangsungnya aksi massa itu. Yang justru menjadi persoalan, bahwa aspek situasional cenderung dominan dan hal ini menjadi sangat rentan untuk tersulut emosional. Artinya, keamanan dari semua aksi massa sangat ditentukan oleh kondisi situasional, sementara aspek emosional lebih mengikuti kondisi situasional yang terjadi selama aksi massa itu sendiri.
Berkaca dari kasus aksi anarkisme suporter Persebaya Surabaya atau bondo nekat (bonek) kemarin, maka dapat dipetik pelajaran bahwa kerumunan aksi massa yang sebelumnya santun bisa berubah drastis menjadi anarki, jika situasionalnya terpicu oleh provokator. Padahal, provokator ini bisa dilakukan dan dalam bentuk yang sangat kompleks. Oleh karena itu, meredam aspek situasional dalam semua kerumunan massa cenderung lebih sulit dibanding meredam aspek emosional. Meski demikian, ada juga argumen yang menegaskan bahwa aspek emosional cenderung lebih penting dalam setiap kerumunan massa dibanding aspek situasional (Daffey, 2010).
Apa yang terjadi pada kasus Bonek kemarin, dan juga antisipasi terhadap demo massal terkait peringatan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, maka tidak ada langkah yang terbaik kecuali semua elemen massa yang terlibat harus mampu meredam kondisi emosional dan situasional. Peserta demo massal harus bisa menjaga ritme aspek emosional dari, selama dan pascaberlangsungnya aksi demo tersebut. Di sisi lain, aspek situasional juga harus mampu dikendalikan secara terkoordinasi oleh pihak aparat yang berwajib selaku penjamin keamanan publik. Selain itu, pihak lain yang juga perlu untuk diberikan peringatan adalah pihak-pihak yang sekiranya menjadi tandingan dari aksi tersebut.
Penekanan dan atau kekhawatiran terhadap pihak-pihak tandingan tersebut didasarkan fakta adanya pendemo tandingan di setiap aksi massa. Bagaimanapun juga, kemiskinan dan pengangguran yang semakin akut di republik ini sangat rentan terhadap pengerahan massa bayaran. Paling tidak, fakta membuktikan bahwa kampanye pemilu selalu tak bisa lepas dari maraknya peserta bayaran sehingga muncul istilah “maju tak gentar membela yang bayar”. Bahkan, penonton bayaran untuk acara morf air dan on air di tv juga semakin merebak, dan hal ini kemudian justru menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini secara tak langsung menunjukkan bahwa akumulasi massa bayaran bisa sangat mudah dikoordinasikan dalam rentang waktu yang sangat singkat.
Sikap Bijak
Jika massa bayaran bisa sangat mudah dicari dan slogan maju tak gentar membela yang bayar semakin nyata terbukti, maka hampir bisa dipastikan bahwa setiap aksi massa tak bisa lepas dari ancaman aksi massa tandingan, terutama mereka yang pro dan kontra dari setiap situasi yang terjadi. Hal ini tentu akan sangat rentan untuk berpengaruh untuk aspek situasional, sementara pemantik untuk aspek emosional tinggal menyulut saja. Dan akibatnya, keributan massal yang melibatkan konfrontasi antara massa yang melakukan aksi demo dan massa tandingan tidak bisa dielakkan. Jika ini terjadi, maka masyarakat di sekitar area tersebutlah yang menjadi korban, tentu selain korban dari kedua massa tadi. Oleh karena itu, dari setiap aksi massa, termasuk rencana aksi massa memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, maka semua pihak, baik yang pro dan yang kontra harus mampu menjaga aspek situasional dan hal ini juga tidak bisa terlepas dari peran aparat yang menjaga selama berlangsungnya aksi tersebut.
Terlepas dari berbagai kepentingan yang melingkupi aksi demo memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, yang pasti semua pihak harus mewaspadai kerumunan massa agar kejadian seperti kasus bonek kemarin tak terulang. Yang pasti, pengumuman terkait rencana aksi massa memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono saat ini telah memicu kecemasan publik, meskipun di sisi lain ada niat baik dari rencana aksi ini yaitu mengkritisi kinerja pemerintahan SBY-Boediono untuk lebih berbenah mencapai yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam aksi massa seharusnya bisa menjadi aspek emosional dan situasional agar niat baik dari aksi demo itu sendiri tetap bisa ter-cover.

Penulis adalah dosen MSDM dan Kewirausahaan UMS Solo