Pemerintah memutuskan akan menaikkan gaji presiden hingga bupati akan mengalami kenaikan mulai Januari 2010 mendatang. Berbagai komentar pro dan kontra mencuat di tengah-tengah masyarakat.
Pemerintah beralasan, dalam tata kelola pemerintahan kalau diukur secara internasional, gaji selalu ada penyesuaian. Sedangkan di Indonesia, dalam lima tahun ini tidak naik. Padahal, kenaikan gaji dinilai sangat menciderai perasaan rakyat yang saat ini masih dirundung bermacam persoalan dan bencana.
 
Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring:
Saya tidak setuju kalau pejabat bermewah-mewah di atas kesusahan rakyat. Tidak ada pengaruhnya, saya mendukung atau tidak. Itu keputusan MPR, atau DPR, dan Pemerintah. Yang jelas kalau sekarang, menteri itu sama dengan Ketua DPR, sama gaji pokoknya. Saya belum tahu gajinya berapa. Di DPR RI saya belum terima gaji, sudah dipindah ke kementerian.
 
Menko Kesra, Agung Laksono:
Kalau saya, (gaji) tidak naik juga tidak apa-apa, karena belum gajian kita kerja dulu lah. Saat ini yang paling penting membicarakan program 100 hari kerja para menteri. Kita tidak membicarakan (kenaikan gaji) itu.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung:
Tidak tepat kalau diberikan saat ini karena itu jauh dari rasa keadilan masyarakat. Kerja dululah sungguh-sungguh untuk memperlihatkan prestasinya dari pada meributkan persoalan gaji.
 
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X:
Ya kita lihat saja apakah nanti pemerintah bersikap bijak tidak dengan melihat sudah banyak penolakan di masyarakat. Keputusan gaji menteri akan naik atau tidak menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat. Namun diakuinya wacana ini sudah menjadi polemik di masyarakat.

Ketua MPR, Taufiq Kemas:
Ya, nggak berani dong pemerintah menaikkan gaji cuma buat gubernur dan menteri saja.
Naikkan juga gaji TNI/Polri dulu, dari yang pangkat rendah sampai yang tinggi. Itulah saya bilang, tidak mungkin pemerintah berani menaikkan gaji mereka (pejabat) dulu baru yang lain. Termasuk juga honorer dan pensiunkan harus naik gaji dulu itu. Kalau semua itu sudah dinaikkan, gaji pejabat wajar dinaikkan.

Ketua Ketua DPR, Marzuki Alie:
Menteri itu tanggung jawabnya republik ini. Jangan kita bandingkan menteri dengan buruh pabrik. Menteri itu mikir negara, mikir republik ini.
Tidak gampang menjadi menteri yang sibuk mengurusi negara, terutama mereka yang kebagian jaga di departemen anggaran. Menteri-menteri itu, pantas diberi reward karena telah bekerja keras.
Menteri itu kerja nggak terukur jamnya. Kita sudah tidur mereka masih kerja, masih rapat di Cikeas, rapat ini, rapat itu.
Negara membayar para menteri puluhan juta per bulan itu pantas atas dasar profesionalitas. Seorang profesional bahkan bisa dibayar lebih dari standar gaji menteri Rp 20 juta. Profesional saja lebih dari Rp 100 juta.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani:
Kita sudah melalui pertimbangan panjang dalam segala aspek. Dengan tetap memperhatikan waktu dan situasi, masyarakat yang sedang mengalami berbagai kesulitan seperti bencana alam, remunerasi (kenaikan gaji) pejabat negara ini juga didasari oleh asas proporsionalitas dan rasional. Sehingga tidak mengkhianati keadilan dan keutuhan.

Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi:
Pemerintah harus mempertimbangkan secara matang rencana penaikan gaji pejabat negara, mengingat hal itu merupakan persoalan sensitif. Karena persoalan gaji ini bukan hanya soal nominal, tetapi juga rasa keadilan.
Rencana tersebut sebaiknya tidak direalisasikan daripada mengganggu rasa keadilan masyarakat. Menurut saya tidak usah lah dilakukan, toh bisa menambah penghasilan dengan cara lain.
Saya tidak sepakat alasan kenaikan gaji adalah untuk menghindari terjadinya praktik korupsi. Fakta di lapangan, yang korupsi itu justru orang yang cukup.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo:
Pada prinsipnya, saya atas nama kawan-kawan kurang sependapat kalau prioritas program pertama KIB II adalah kenaikan gaji itu.
Seharusnya, para menteri memegang prinsip prioritas kerja Pemerintahan SBY, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi dan keadilan. Jika kenaikan gaji jadi prioritas, kebijakan tersebut mencederai tiga hal sekaligus yang disampaikan presiden pada saat pelantikan.
Satu dari tiga hal yang diungkapkan Presiden SBY dimaksud, ialah kebajikan kabinet harusnya melihat ke bawah, ke masyarakat kecil, jangan ke atas saja. Karena itulah, kami mengingatkan, agar urungkanlah niat kuat untuk fokus pada menaikkan gaji (termasuk fasilitas lainnya) di hari-hari awal menjabat sebagai anggota KIB II.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman:
Pemerintah hendaknya memperhitungkan secara cermat kemampuan keuangan negara serta memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum menaikkan gaji pejabat negara mulai Januari 2010.
Saat ini masih terjadi pro-kontra soal wacana kenaikan gaji pejabat negara, sehingga waktunya belum tepat menaikkan gaji pada Januari 2010. Sebelum menaikkan, hendaknya para pejabat negara tersebut menunjukkan kinerjanya yang optimal, sehingga penyelenggaraan negara bisa mencapai sasaran.
Jika para pejabat negara tersebut belum terlihat kinerjanya tapi gajinya sudah dinaikkan, bisa mengecewakan masyarakat. Harapan masyarakat, wacana kenaikan gaji pejabat negara harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPRD, Edi Baskoro Yudhoyono:
Itu poin penting untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat negara, tapi tidak boleh melukai atau mengurangi rencana ke depan yaitu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kalau ada dana, lihat dulu manfaatnya apa.

Wakil Ketua DPR, Anis Mata:
Alasan para menteri belum bekerja itu tidak ada relevansinya. Yang namanya orang kerja ya harus ada backup. Rencana kenaikan gaji ini sah-sah saja dilakukan jika target ekonomi Indonesia sudah mencapai 8 persen. Kenaikan tidak wajar kalau target ekonomi hanya mencapai 5 persen, kalau sudah 8 persen itu sudah suatu kewajaran.