SRAGEN—Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), kalangan wali murid di sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen mengaku resah. Pasalnya, momen UN ternyata justru dimanfaatkan sejumlah sekolah untuk menarik iuran kepada siswa.
Dengan alasan untuk pelatihan persiapan UN, para siswa diminta membayar iuran ratusan ribu rupiah. Bahkan, ada pula yang menarik iuran untuk biaya penyelenggaraan UN meski sudah ada jaminan dari Kementrian Pendidikan Nasional bahwa UN bebas dari segala biaya.
Pungutan berdalih UN ini muncul di beberapa sekolah di Kecamatan Gondang. Pungutan hampir menyeluruh dari SDN 1 hingga SDN 6 Gondang, bahkan di wilayah pinggiran seperti di SDN 1 Bumiaji.
Di SDN 1 hingga SDN 6 Gondang, pungutan berkisar antara Rp 150.000 hingga lebih dari Rp 200.000. Umumnya, dana ditarik dengan alasan mulai dari persiapan latihan atau try out, penyelenggaraan pengawasan UN maupun dana untuk perpisahan siswa.
“Anak saya di SDN 1 Gondang disuruh membayar Rp 225.000. Dari edaran yang diterima dari sekolah, dana itu akan digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk perpisahan. Terus terang saya kaget dan keberatan kok mau lulus saja dananya banyak sekali,” papar Sumardi, salah satu wali murid di SDN 1 Gondang.
Edaran
Tak jauh beda, sekolah-sekolah di SDN agak pinggiran juga mematok iuran antara Rp 100.000 hingga RP 200.000. Bahkan pihak SDN 1 Bumiaji, Gondang sempat membuat edaran yang dibagikan akhir Februari 2010 lalu terkait iuran untuk UN plus perpisahan mencapai Rp 270.000 per siswa.
Alasannya, iuran ini untuk menopang biaya keseluruhan mulai dari penyelenggaraan try out, penyusunan naskah UN, koreksi, pengawasan hingga pembuatan SKHU dan dana perpisahan. “Jelas kami keberatan soalnya sepengetahuan saya UN itu kan gratis tapi kenapa kok masih ada iuran. Kalau untuk dana perpisahan sih tidak masalah tapi mbok ya jangan jor-joran seperti ini,” ujar Mulyono, salah satu wali murid,  kepada Joglosemar.
Kepala SDN 1 Bumiaji, Sukamno membenarkan adanya iuran untuk UASBN. Hanya saja, iuran tersebut baru sebatas proposal dan masih bisa dikurangi jika memang memberatkan siswa. “Tapi kalau memang ada wali murid yang keberatan kami siap menghapus iuran UN,” paparnya.
Terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Turdiyanto menegaskan pelaksanaan UN memang gratis. Bagi sekolah yang telanjur menarik dana diminta mengembalikannya kepada wali murid. (yok)