KLATEN—DPRD Klaten meminta agar infrastruktur perhubungan di Klaten diseriusi. Pasalnya, banyak infrastruktur terkait transportasi yang rusak, tidak terawat dan tidak tergarap dengan maksimal.
Beberapa di antaranya adalah Subterminal Manisrenggo dan Delanggu yang mangkrak serta banyaknya infrastruktur jalan yang rusak parah dan tidak direhabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan minimnya perencanaan oleh satuan kerja terkait perhubungan di Klaten.
Anggota Komisi III DPRD Klaten, Aris Widhiarto mengatakan, dinas terkait harus mencermati perencanaan  kerja dan menggunakan skala prioritas. Karena banyak kondisi infrastruktur perhubungan mangkrak dan tidak berfungsi optimal lantaran dinilai buruk dalam perencanaan.
“Dua Subterminal tadi, nyatanya sudah bertahun-tahun belum difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal ini perlu disikapi secepatnya, misalnya dengan studi kelayakan lokasi dan alih fungsi terminal, “ ujar Aris usai Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan dinas terkait, Senin (22/3).
Selain itu, banyak kondisi jalan di Klaten yang rusak akibat dilalui truk-truk pengangkut bahan tambang golongan C. Padahal, sudah ada jalur-jalur tertentu bagi armada pengangkut tersebut. Dikatakannya, Dinas Perhubungan (Dishub) harus tegas mengamankan aturan terkait tonase dan kelas jalannya.
Aris mengatakan, persoalan minimnya pendanaan yang kerap menjadi alasan klasik, sedianya tidak lagi menjadi dalih Satker untuk lepas dari tanggung jawab. Misalnya pada kasus kecelakaan KA di perlintasan mbah ruwet, Ceper.
Teknologi
Pemkab sendiri sudah melakukan konseling ke direktorat jenderal perkeretaapian dalam pengadaan pintu palang dan penjagaan di area tersebut. Seharusnya pada tahun ini sudah ada anggaran dalam APBD untuk realisasinya. Namun kenyataannya, ujar Aris, program itu luput dalam pos kegiatan tahun ini.  “Logikanya APBD 2010 sudah mencantumkan kegiatannya. Karena tahun lalu sudah ada kajian tentang hal tersebut,” lanjut dia.
Pemanfaatan teknologi dan penanganan teknis untuk rambu lalu lintas juga dirasa belum diserap secara baik oleh dinas terkait. Terbukti untuk lampu merah dengan penghitungan digital masih kerap bermasalah. “Memang perlu dana yang besar. Tapi seharusnya ini sudah direncanakan sebelumnya dengan skala prioritas untuk menyikapi dana yang minim,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Dishub Klaten, Jaka Sawaldi mengaku kesulitan dengan dana yang disediakan Pemkab dalam melakukan perawatan sarana dan prasarana lalu lintas. Dikatakannya, untuk dana perawatan sendiri nihil, sedangka pengadaan rambu-rambu hanya dipasang Rp 15 juta saja untuk tahun ini. “Kami optimalkan dengan dana segitu. Sebenarnya untuk kebutuhan sangat minim,” kata dia. (lim)