KLATEN—Meski banyak muncul penilaian bahwa acara-acara yang melibatkan Bupati Klaten, Sunarna mengarah pada bentuk kampanye, namun kalangan DPRD tak bereaksi. DPRD menilai tak ada pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh incumbent Bupati.
Praktis, Bupati Klaten melenggang nyaris tanpa hambatan dalam melakukan sosialisasi terkait Pilkada Klaten 2010 mendatang, sementara DPRD belum mampu melakukan teguran apa pun.
“Melanggar jadwal kampanye seperti apa? Status Balon (Bakal Calon -red) pun belum dikantongi,” ujar Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto kepada wartawan, Senin (15/3), menunjuk pada aktivitas sosialisasi Sunarna  dan jajaran eksekutifnya.
Agus Riyanto yang juga Ketua DPC PDIP Klaten  mengatakan, walau telah memasuki masa tahapan Pemilu, namun jadwal kampanye belum dibuka. Terlebih, kata dia, Sunarna belum secara sah menjadi calon Kepala Daerah  yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten.
Menurutnya, fungsi pengawasan dan kontrol yang dimiliki oleh legislator harus mempunyai dasar aturan yang jelas untuk menindak temuan tersebut. Dan sejauh ini, ujarnya, belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh  incumbent.  

Harus Netral
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Klaten, Abriyanto Tri Nugroho mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tetap netral dan tidak ikut dalam politik. Terlebih lagi terjun untuk memobilisasi dukungan.
“Menjelang Pilkada memang rawan terjadi mobilisasi PNS untuk mendukung calon-calon. Tapi harusnya PNS sadar bahwa tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” kata dia, Senin (15/3).
Sebelumnya, dalam sosialisasi pembekalan peserta sertifikasi yang melibatkan 1.365 guru, Kamis (11/3)  muncul indikasi adanya penggalangan dukungan kepada Sunarna-Hartini (pasangan calon yang diusung PDIP dalam Pilkada).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Purwanto secara terang-terangan meminta ribuan guru itu untuk mendukung pemenangan pasangan calon dari PDIP itu. Aksi itu menuai protes dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK).
Koordinator ARAKK, Abdul Muslih meminta DPRD Klaten menunjukkan eksistensinya sebagai pemegang kontrol pemerintahan. Dia juga menuding pemerintah telah menyalahgunakan wewenang dengan memobilisasi dukungan masyarakat jauh sebelum tahapan Pilkada (jadwal kampanye) dibuka.
“Mestinya DPRD memberikan peringatan kepada eksekutif yang menyalahgunakan wewenangnya,” pinta Muslih. (lim)