KLATEN—Sebanyak 2.500 hektare lahan produktif terkikis akibat perkembangan hunian warga setiap tahunnya. Kondisi tersebut jika dibiarkan terus bakal menurunkan produktivitas pangan lokal.
Demikian diungkapkan Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Ketahanan Pangan (BKP) Jateng, Bowo Suryoko. Dia mengatakan, menyempitnya lahan produktif itu akibat alih fungsi lahan oleh kebutuhan hunian masyarakat yang semakin meningkat.
Selain itu, lahan produktif juga semakin tergusur dengan adanya pembangunan. Karena itu, harus ada komitmen pemerintah untuk mengamankan ketersediaan minimum lahan produktif. Sebagaimana telah digariskan dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.
Sayang, menurut dia, PP untuk melaksanakan aturan itu belum turun. Sehingga, dia meminta kabupaten/kota untuk turut memperhatikan persoalan itu dengan aturan Perda. “Perlu ada pembahasan Perda sebagai penekanan persoalan lahan produktif,” ujarnya di sela-sela  Rakor Ketahanan Pangan di Ruang B2 Kompleks Setda Klaten, Kamis (25/3).
Dikatakan, ketersediaan lahan di Jateng minimal 1,5 juta hektare untuk memenuhi surplus beras sebanyak 2,6 juta ton kebutuhan pangan masyarakat provinsi ini tiap tahunnya.
Sementara, Dekan Fakultas Pertanian UNS, Suntoro dalam paparannya mengatakan, pertanian di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan. (lim)