WONOGIRI (Joglosemar): Eksekutif terlihat kurang koordinasi saat hearing dengan Komisi II DPRD Wonogiri, Kamis (29/10). Pasalnya, dalam forum rencana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wonogiri justru tidak direspons positif oleh unit kerja terkait.
Dalam paparannya, Direktur PDAM, Sumadi menjelaskan adanya tawaran program hibah air minum senilai Rp 48 miliar dari Australian Government Overseas Air Program (Aus AID).
Namun untuk mendapatkan dana hibah itu, PDAM setidaknya harus mampu menyambung 12.000 pelanggan baru dari masyarakat berpenghasilan rendah. Dana yang ditawarkan oleh AUS AID baru akan diberikan setelah target tersebut jadi.
Sumadi mengatakan, PDAM butuh dukungan Pemkab untuk menyediakan dana pendamping selain penyertaan modal Rp 3 miliar. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memberlakukan full cost recovery untuk tarif dasar menjadi Rp 1.900 per kubiknya. “Kami meminta dukungan sebesar Rp 3 miliar,” kata Sumadi.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pekerjaan umum (DPU), Eko mengatakan, salah satu persyaratan menyebutkan PDAM harus mempunyai daftar masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima.
Rencana tersebut rupanya menjadi polemik tersendiri di tubuh eksekutif. Alasannya dana APBD yang terbatas. Hal inilah yang menjadikan pihak eksekutif “malah” saling melemahkan PDAM di depan legislatif.
Unit kerja terkait yang hadir pada waktu itu adalah PDAM, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang semuanya dipimpin asisten Sekda, Gembong Muria Hadi.
Kepala DPPKAD, Budi Sena mengatakan hal itu sulit diwujudkan karena kemampuan ABPD Wonogiri sangat lemah. Dirinya merujuk pada APBD Perubahan tahun 2009 yang tipis.
Terlebih lagi APBD 2010 juga dinilai mepet. “Saya tidak menolak rencana PDAM. Namun perlu dipertimbangkan dengan kondisi APBD sekarang ini,” kata Budi.
Sama dengan DPPKAD, Bappeda pun mengaku keberatan dengan rencana PDAM tersebut. Praktis, di hadapan KOmisi II, PDSM tersudut.
Sedangkan Asisten Sekda, Gembong Muria Hadi menjelaskan bahwa sebenarnya PDAM telah menyurati Bupati terkait hal tersebut. Koordinasi menurut Gembong telah dilakukan, hanya memang belum menemui titik temu.
Tidak kompaknya antar unit kerja eksekutif tersebut disindir oleh sejumlah anggota Komisi II, Sriyono dan Martanto. “PDAM hanya memberanikan diri datang ke DPRD untuk melakukan hearing. Tapi belum ada sinkronisasi dengan unit kerja terkait,” tandas Martanto. (nun)