BOYOLALI—Sedikitnya sudah ada empat pasangan calon yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali 9 Mei mendatang. Dua pasang di antaranya memilih melalui jalur independen.
Selain pasangan Seno Samodro-Agus Purmanto dari PDIP dan Daryono-Joko Widodo dari Golkar-PKS, dua pasang calon independen yakni Jaswadi-Sutejo dan H Widodo-Teguh Wiyono telah menyerahkan bukti dukungan pencalonan perseorangan (independen) ke KPU.
”Terakhir, pasangan Widodo-Teguh Wiyono juga sudah memasukkan bukti dukungan tadi malam pukul 23.00 WIB,” terang Ribut Budi Santoso, Ketua KPU Boyolali, Rabu (10/2).
Widodo  merupakan Kepala Desa Sumbung Kecamatan Cepogo, sedangkan wakilnya,  Teguh Wiyono adalah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Boyolali, yakni guru SMA Negeri 3 Boyolali.
Sementara itu pasangan Jaswadi merupakan tokoh masyarakat dari wilayah Boyolali utara yang gigih membela masyarakat Kedung Ombo, sedangkan wakilnya Edi Sutejo adalah wartawan senior yang bertugas di Boyolali.
Memenuhi Syarat
Ribut mengatakan baik pasangan Widodo-Teguh Wiyono maupun Jaswadi-Sutejo, sudah memenuhi dukungan minimal wilayah kecamatan. Pasangan Widodo menyerahkan bukti dukungan dari 17 kecamatan, sementara pasangan Jaswadi sudah mengajukan bukti dukungan dari 10 kecamatan. Sesuai ketentuan, persyaratan dukungan minimal yakni 30.036 suara dari minimal 10 kecamatan di Boyolali.
”Saat ini kami baru melakukan verifikasi administrasi, jika ternyata benar dan memenuhi persyaratan, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual, rencananya besok kami akan memanggil PPK,” terang dia.
Sedangkan pasangan lain yakni Seno-Agus sudah mendeklarasikan diri maju bupati pada Minggu (7/2) lalu. Di sisi lain, pasangan calon dari Golkar-PKS, Daryono-Joko Widodo, merencanakan deklarasi pencalonan pada pertengahan bulan ini.
”Rencananya kalau tidak tanggal 14 ya tanggal 15 Februari,” ungkap Daryono.
Terpisah, Ketua Panwaslu Boyolali, Puspaningrum mengatakan, menanggapi rumor pembelian dukungan ke warga senilai Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per KTP, menurut dia tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori money politic. Pasalnya, selain belum memasuki tahapan, yang dimaksud dengan politik uang harus ada cost politic.
Selain itu, sampai saat ini juga belum ditetapkan pasangan calon oleh KPU serta belum memasuki masa kampanye. Meskipun begitu, dia mengatakan hal itu terkait dengan sikap moral pasangan.
”Memang kami dengar ada rumor seperti itu, tetapi kalaupun benar hal itu tidak termasuk politik uang,” terang Puspa. (ono)