Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggulirkan program reformasi birokrasi yang lebih konkret. Bisa dibilang sejak dilantik jadi Presiden RI periode 2009-2014, SBY atau menteri terkait belum sekalipun memublikasikan rencana reformasi birokrasi yang lebih terencana.
Pada tahun 2010, SBY menggulirkan reformasi birokrasi dengan titik berat ditekankan pada instansi penegak hukum. Reformasi birokrasi itu “mengincar” 13 Lembaga dan kementerian. Lembaga-lembaga itu di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PAN dan lain sebagainya. Secara kebetulan pula reformasi birokrasi ini sejalan dengan program memerangi mafia di bidang penegakan hukum, yang marak belakangan ini.
Reformasi birokrasi menjadi penting dijalankan karena suka atau tidak suka birokrasi adalah salah satu penghambat pembangunan nasional. Birokrasi pula yang terkadang membuat akses aspirasi rakyat mentah untuk tersampaikan ke tangan penguasa. Jadi reformasi birokrasi adalah salah satu titik krusial demi suksesnya pembangunan secara utuh.
Pada periode lalu, SBY boleh berbangga dengan kinerja Sri Mulyani yang bisa dikatakan sukses melakukan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (Depkeu). Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan yang dimulai tahun 2004, mencakup penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM).
Penataan organisasi meliputi modernisasi dan pemisahan, penggabungan, serta penajaman fungsi. Perbaikan proses bisnis meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan standard operating procedure (SOP).
Sementara peningkatan manjemen SDM meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai.
Belajar dari reformasi di Depkeu, selain pada program yang jelas, kunci keberhasilan reformasi birokrasi juga terletak pada sosok pemimpin lembaga atau departemen yang bersangkutan. Untuk itu menilai program reformasi birokrasi yang dicanangkan SBY akan sulit berjalan baik jika SBY tidak melakukan reformasi pimpinan lembaga-lembaga yang sudah disebutnya. Jadi reformasi birokrasi harus dilakukan secara total. (***)