Selasa, 22/05/2012
PT JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA | Jalan Setia Budi No. 89 Gilingan, Banjarsari, Surakarta | Telp. 0271-717141, 0271-720496 dan 0271-741926 | Fax. 0271-741696 | website : www.harianjoglosemar.com | email : harianjoglosemar@gmail.com

DPR & MPR Sepakat Gaji Pejabat Negara Naik

Selasa, 27/10/2009 23:40 WIB - dtc

JAKARTA (Joglosemar): Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa DPR dan MPR bakal menjadi macan ompong terbukti sudah. Dua lembaga tinggi negara yang notabene penyambung lidah rakyat itu justru mendukung rencana kenaikan gaji pejabat negara, termasuk Presiden dan menteri.
”Sudah lima tahun tidak ada penyesuaian, ya pantas saja naik. Yang penting ada asas kepatutan dan kepantasaan, tidak masalah kalau naik,” kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).
Menurut Sekjen DPP Partai Demokrat ini, jangan karena kenaikan gaji untuk pejabat tinggi negara lantas diprotes. Semuanya jika dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kerja, harusnya tidak dipersoalkan.
”Gaji pegawai negeri saja kalau tidak dinaikkan marah kan. Sementara ekonomi saja sudah tumbuh, inflasi jalan terus, kenapa tidak boleh naik,” dalihnya.
”Dinaikkan supaya kinerjanya baik, dia tidak mikir ke mana-mana. Dia bisa kerja keras memenuhi kesepakatan yang ditandatangani sesuai kontrak politik. Kita harus berpikir positif, jangan negatif,” imbuhnya.
Saat ditanya apakah DPR dan Panitia Anggaran di DPR sudah mengetuk palu persetujuan untuk kenaikan gaji para pejabat tinggi negara ini, Marzuki menjawab diplomatis. ”Itu kewenangan pemerintah. Sejak kapan anggota DPR menentukan gaji pemerintah? Tunggu hitungan dari MenPAN dulu, berapa sekarang dan berapa yang dihitung ke depan. Nanti kita bahas di Panggar (panitia anggaran).”
Setali tiga uang, Ketua MPR Taufiq Kiemas menganggap kenaikan gaji adalah sesuatu yang wajar. ”Kalau menteri saja yang naik tidak prorakyat. Ini kan yang naik semuanya ya wajar-wajar saja,” tegas Taufiq.
Menurut dia, kenaikan gaji tidak menjadi masalah sebab penghasilan pemerintah sudah cukup. ”Pertumbuhan ekonomi kan mencapai 8 persen. Berarti, pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan rakyat. Naiknya juga proporsional dari prajurit sampai menteri. Kalau sampai Presiden naik juga tidak masalah,” ujar suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa sendiri membantah adanya kenaikan gaji. Yang benar, menurutnya adalah gaji disesuaikan dengan struktur.
Hatta merasa bingung dengan orang-orang yang meributkan wacana kenaikan gaji, padahal saat ini baru dalam tahap pembahasan. ”Itu kok gajinya belum naik sudah ribut, nggak ada itu,” ujar Hatta di kantornya. (dtc)
 

berbagi di Facebook :
Share
berbagi di Twitter :
berbagi di Google + :