PEKANBARU—Anggota Komisi IV DPR akhirnya mencabut izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang berada di Semenanjung Kampar, Pelalawan, Riau yang selama ini menimbulkan polemik.
Izin perusahaan kayu yang berada di kawasan ekosistem lahan gambut Semenanjung Kampar seluas 700.000 hektare ini antara lain dari PT Raya Timber, PT The Best One Ini Timber, Eks PT Agam Sempurna, dan PT Hutan Seraya Lestari.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagio usai melakukan kunjungan kerja di Semanjung Kampar selama empat hari. Dia memaparkan, kawasan empat HPH itu akan dijadikan kubah gambut. ”Kubah gambut merupakan solusi strategis untuk melestarikan kawasan di Semenajung Kampar yang kini telah menjadi sorotan internasional,” kata Firman saat jumpa pers di Pekanbaru, Kamis (11/3).
Semenanjung Kampar merupakan gudang penting secara global penyimpan karbon raksasa (huge carbon storage) yang berperan penting secara nasional maupun lokal.
Konservasi
Selain itu, katanya, Semenjung Kampar juga banyak terdapat kawasan konservasi yaitu Suaka Margasatwa Tasik Belat, Danau Sekap, dan Tasik Metas yang di dalamnya banyak jenis flora dan fauna langka.
”Kubah gambut yang akan kita buat di Semanjung Kampar itu seluas 215.370 hektare. Ini harus dilestarikan dan tidak boleh diganggu gugat,” tegasnya.
DPR juga menyikapi sorotan dunia atas aksi NGO Greenpeace yang berkampanye beberapa waktu lalu dengan cara membuat para Dubes Amerika dan Menteri Energi Inggris terjun langsung ke Semenanjung Kampar.
“Kedubes Inggris malah tidak permisi lagi ke Gubernur Riau dan langsung saja ke lokasi apa yang sebenarnya terjadi. Ini menandakan Semenajung Kampar adalah kawasan yang harus dijaga kelestarian. Tapi kita juga jangan terpengaruh dari luar,” pungkasnya. (oke)