SOLO—Pengamat pendidikan dari UNS, Furqon Hidayatullah menyayangkan adanya sejumlah sekolah yang mengumbar pemberian bonus kepada masyarakat untuk mendapatkan siswa baru. Pasalnya, menjelang penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran baru 2010/2011, banyak upaya yang dilakukan institusi pendidikan untuk menarik minat siswa. Namun perlu dicermati, apakah model dan output yang ditawarkan tersebut telah sesuai dengan etika pendidikan atau belum.
 “Iming-iming pemberian bonus sebenarnya tidak perlu. Biarkanlah masyarakat yang menilai sendiri kelayakan sekolah bagi putra-putrinya. Hal ini kenapa saya utarakan, karena saya pribadi tidak sepakat dengan adanya promosi yang terlalu berlebihan, iya kalau itu benar-benar terbukti, kalau tidak siapa yang nantinya dirugikan, tentunya masyarakat juga,” tandas Furqon saat dihubungi Joglosemar, Jumat (12/3).
Fenomena promosi yang terlalu lebay ditakutkan sebagian masyarakat hanya sekadar pemenuhan jumlah kuota murid saja. Hal ini diakui salah seorang ibu yang tahun ini akan memasukkan putrinya ke jenjang SMP. “Kurang sependapat ketika ada perlombaan promosi sekolah menjelang tahun ajaran baru sekolah. Yang paling utama justru pembelajaran anak, bukannya nama sekolahan yang terkenal. Bukan jadi jaminan anak yang mengenyam pendidikan di sekolah yang terkenal akan menuai prestasi yang bagus pula,” Ignasia Retno Winulis, saat ditemui Joglosemar, Jumat (12/3).
Furqon mengimbau agar pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan penerimaan siswa baru lebih bijaksana dalam memberikan informasi kepada masyarakat luar. Hal ini ditakutkannya karena program PSB merupakan sistem yang tidak mungkin terputus antara masyarakat dan satuan pendidikan. “Jangan sampai perang promosi yang tidak sehat terjadi, itu hanya akan merugikan saja bagi masyarakat. Seharusnya yang mereka tawarkan adalah kualitas bukanlah pemberian janji-janji belaka,” tegasnya.
Terbuka
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Surakarta, Rakhmat Sutomo menegaskan pihaknya terbuka kepada siapa pun berkeinginan mendirikan sekolah asalkan memenuhi standar kriteria yang mumpuni. “Sah-sah saja ketika bermunculan sekolah-sekolah di Kota Surakarta. Dengan catatan pihak yang bersangkutan harus mengikuti persyaratan sesuai kaidah pendidikan yang benar,” ungkapnya saat ditemui Joglosemar dalam acara Laporan Persiapan Penyelenggaraan UN Kota Surakarta tahun pelajaran 2009/2010, di SMKN 7 Surakarta, Sabtu (13/3).
Rakhmat menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada perdebatan yang mencolok ketika sekolah-sekolah tertentu dengan biaya mahal menutup mata bagi kaum kurang mampu.
“Ketika siswa tersebut memang mampu dari segi akademiknya, kenapa harus dipersulit. Hal ini terlihat fenomenal karena munculnya stigma masyarakat tentang sekolah favorit tersebut. Menurut hemat saya, ini merupakan hak preogratif masyarakat untuk pendidikan putra-putrinya,” katanya.
Rakhmat berkilah terkait adanya anggapan bahwa sekolah yang berpredikat internasional atau kelas elit, akan menjamin kualitas terbaik bagi anak didik di dalamnya. Bahkan kemungkinan terjadinya persaingan prestasi dengan siswa yang kurang mampu tak dapat terelakkan. Dicontohkannya dalam program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
Bahwa program pendidikan tersebut telah disediakan kuota sekurang-kurangnya 20 persen peluang masuk bagi siswa kurang mampu. “Untuk siswa-siswa yang kurang mampu dan berkeinginan masuk dalam sekolah bertaraf internasional, tidak menutup kemungkinan mereka diterima dengan persyaratan khusus secara akademik. Jika secara akademik mereka layak, kenapa kesempatan baik itu harus dihindarkan,” tandasnya.  (bns)