KARANGASEM- Fraksi Partai Demokrat (FPD) mempertanyakan ketidaksesuaian nilai aset yang dilaporkan Pemkot Solo dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selisih antara kedua laporan nilai aset di tahun 2009 ini mencapai Rp 1 triliun.
Demikian disampaikan FPD dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang LKPj AMJ Tahun 2005-2010 di Graha Paripurna, Senin (15/3). Sebab dalam laporan yang disampaikan Pemkot Kota Solo tahun 2009 terkait nilai aset tahun 2008, totalnya mencapai Rp 3,8 triliun. Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2009, dinyatakan nilai aset Pemkot tahun 2008 hanya mencapai Rp 2,7 triliun.
“Karenanya kami meminta kepada Pemkot untuk menjabarkannya,” terang Reny Widyawati mewakili FPD. Terkait dengan adanya selisih ini juga dibenarkan anggota Dewan dari Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR), Abdulalh AA. Ditemui secara terpisah, secara singkat dirinya menegaskan, jika memang terdapat selisih penaksiran aset antara Pemkot dengan BPK yang mencapai Rp 1 triliun.
Program PKMS
Selain permasalahan nilai aset, beberapa permasalahan seperti banjir, pendidikan, kesehatan, dan juga menuai sorotan. Dari beberapa permasalahan ini pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) paling banyak mendapatkan sorotan legislatif.
Setidaknya terdapat tiga fraksi yang menyoroti program PKMS, yakni Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Fraksi NIR dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Tutik Marikariyanti menilai, jika pelayanan kesehatan sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini didasarkan atas masih banyaknya keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama untuk masyarakat miskin.
Fraksi ini juga menilai, jika sejauh ini program PKMS belum seluruhnya menyentuh masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersedianya data base kependudukan valid yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot). “Fenomena di masyarakat, dari silver menjadi gold, bukan dengan data yang valid, tetapi hanya karena kepentingan golongan dan pertemanan,” ujar dia.
Lebih lanjut Fraksi PAN menegaskan perlunya upaya Pemkot agar segala bentuk bantuan yang menggunakan dana APBD tertuju pada masyarakat Kota Solo. Karena disinyalir banyak pengguna bantuan APBD justru bukan warga Kota Solo. (cka)