Fakta menjamurnya praktik trafficking di wilayah Solo, tidak mengejutkan  Sosiolog UNS, Mahendra Wijaya. Ia menyatakan, keberadaan korban sangat mudah dijumpai. Penyebabnya, kata dia, karena belum terciptanya sinergi antara regulasi dengan implementasi di lapangan.
”Bicara masalah sistem, negeri ini gudangnya peraturan. Tapi ya itu masih sebatas peraturan saja. Sekarang masyarakat kita itu dalam kondisi anomi, di mana nilai dan sistem lama ditinggalkan tapi belum bisa beradaptasi dengan nilai dan sistem yang baru,” ujarnya.
Kejahatan trafficking, lanjut dia, tidak bisa dipisahkan dari permasalahan sosial budaya, politik, dan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan skala pada beberapa permasalahan tersebut, otomatis akan berimbas pada longgarnya norma, dan etika positif yang ada di masyarakat. ”Ini adalah bukti kecerobohan pemerintah. Jadi ketika pemimpin dan tokoh masyarakat tak lagi dipercaya, cari duit juga makin susah, maka akibatnya akan terjadi toleransi terhadap setiap pelanggaran norma dan etika di masyarakat,” paparnya.
Akibatnya, pelanggaran norma dan etika di tingkat keluarga pun juga semakin mendapat kelonggaran. Keadaan semakin diperparah dengan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sehingga anak mencoba mencari uang dengan cara menyerahkan tubuhnya. ”Tapi inti dari semua ini saya kira adalah motif ekonomi karena ini masalah klasik negara berkembang. Meski tak tertutup kemungkinan motif lainnya,” timpalnya.
”Situasi ini susah dikendalikan. Apalagi untuk anak-anak yang masih rentan terhadap pengaruh, tapi susah untuk diberi pengertian. Kuncinya hanya pendekatan dan penjelasan secara kasih sayang dan kekeluargaan, bukan vonis atau hukuman,” jelasnya.
Terkait dengan dugaan adanya oknum pejabat dan penegak hukum yang turut bermain dalam lingkaran setan trafficking, Mahendra menganggap hal itu juga bukan hal yang aneh. Pasalnya dalam kondisi anomi, siapa pun yang berduit dianggap yang bisa mengatur kekuasaan. ”Di sini pelaksana sistem tidak akan bisa berbuat banyak, selama pola pikir mereka masih hanya sebatas uang,” tegasnya.
Dirinya juga tidak sepakat jika dilakukan razia terhadap korban prostitusi di bawah umur, selama otak pelaku trafficking belum ditangkap. Penangkapan pelaku pun dirasanya belum menyelesaikan permasalahan, selama masih saja terjadi ketidakadilan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Begitu juga adanya wacana dilegalkannya prostitusi.
”Solusinya wujudkan keadilan di negeri ini, maka semua penyakit masyarakat itu akan berkurang dengan sendirinya,” pungkasnya.