SOLO—Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, Susanta menegaskan sekolah jangan mengharapkan dana ujian praktik kejuruan (UPK), pada tahun ini yang dialokasikan ke bantuan operasional manajemen mutu (BOMM). Pasalnya, pemerintah pusat sudah tidak menganggarkan dana yang biasanya digunakan sekolah untuk pengadaan bahan dan alat ujian tersebut.
”Kebijakan ini khusus diperuntukkan bagi siswa kelas XII, pihak sekolah tidak perlu mengharapkan dana UPK, kini pihak sekolah diperbolehkan mengalihkan dana BOMM,” jelas Susanto saat ditemui di kantornya, Kamis (11/2).
Susanta mengimbau supaya sekolah tetap melaksanakan ujian sebagaimana mestinya, walaupun dana UPK batal cair tahun ini. Pendanaan ujian bisa dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Sebab nantinya pengeluaran sekolah akan diganti dengan dana BOMM.
“Ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) sendiri bagi pihak sekolah, jadi semua harus pandai mengatur manajemen keuangan dengan baik untuk membiayai kegiatan. Dan dituntut untuk mandiri guna membiayai hidup, serta harus pintar mencari sumber dana lain yang bisa dimanfaatkan,” tandas Susanta yang juga sebagai Kepala SMKN 2.
Pada tahun sebelumnya, BOMM yang merupakan dana dekonsentrasi ini diberikan dengan nilai sebesar Rp 120.000 per siswa untuk satu tahun. Dana tersebut diperuntukkan untuk mendukung implementasi operasional manajemen pembelajaran di SMK. Namun peruntukannya dimanfaatkan untuk pengadaan bahan praktik, bahan ajar atau alat pembelajaran, pembuatan sertifikat uji kompetensi serta pencetakan halaman belakang ijazah.
Susanto menjelaskan perubahan kebijakan tersebut dana biasanya cair pada bulan Oktober kemungkinan akan turun lebih cepat. Ini dilakukan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dengan segera. Sementara itu, ujian sudah dilaksanakan sekolah sejak pekan lalu. Sebanyak 7.248 siswa SMK telah tercatat dalam daftar nominasi tetap peserta ujian. Dengan rincian 3.446 dari sub rayon 1 untuk program keahlian bisnis manajemen, sosial, pariwisata serta perhotelan dan untuk  3.800 siswa dari sub rayon 2, program keahlian teknologi, kesehatan dan kriya. (bns)