Selasa, 22/05/2012
PT JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA | Jalan Setia Budi No. 89 Gilingan, Banjarsari, Surakarta | Telp. 0271-717141, 0271-720496 dan 0271-741926 | Fax. 0271-741696 | website : www.harianjoglosemar.com | email : harianjoglosemar@gmail.com

Bupati Mengadu ke Komnas HAM

Selasa, 23/03/2010 09:00 WIB - yok

SRAGEN—Bupati Sragen, Untung Wiyono akhirnya bereaksi soal gelombang pemakzulan yang disuarakan para pendemo sebulan terakhir. Tidak hanya mengecam, orang nomor satu di Pemkab Sragen ini secara resmi melapor dan meminta perlindungan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pengaduan Untung disampaikan langsung kepada tim pengawas dan perlindungan hukum Komnas HAM saat berkunjung ke Sragen, Senin (22/3). Untung mengatakan, sebagai Warga Negara Indonesia, ia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai hujatan kepada dirinya.
”Dengan berbagai fitnah yang disebar para pendemo, saya merasa tidak tenang dalam bekerja melayani masyarakat luas. Oleh karena itu hari ini juga secara resmi saya melapor ke Komnas HAM,” ujar dia saat bertemu dengan Komnas HAM, di ruang dinasnya.
Langkah yang diambil ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain yang mungkin juga digoyang aksi unjuk rasa. ”Apalagi selama ini apa yang ditudingkan para pelaku demo tidak pernah terbukti. Sehingga bisa dikategorikan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan,” jelasnya.
Sementara anggota Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak mengatakan, memang dalam UU No 9 tahun 1998 diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Hanya, bila pendapat umum itu berupa hujatan dan fitnah sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM.
Namun untuk mencari kebenaran, pihak Komnas HAM sendiri juga akan mendatangi para pelaku pengunjuk rasa untuk melakukan klarifikasi latar belakang munculnya tuntutan. ”Kami menerima pengaduan Bupati Sragen yang harga dirinya merasa di-obok-obok. Tapi karena kami sebagai tim yang independen dan objektif tentunya akan melakukan klarifikasi ke pihak demonstran terkait tuntutan yang dipersoalkan mereka,” ujar dia.
Selain menerima keluhan Bupati, timnya juga meninjau hasil dari implementasi produk hukum di Sragen. Produk hukum berupa Perda, telah berpihak pada rakyat atau belum.
Terpisah, salah satu koordinator demo, Saiful Hidayat mengaku tak mempermasalahkan tindakan Bupati mengadu ke Komnas HAM. (yok)

berbagi di Facebook :
Share
berbagi di Twitter :
berbagi di Google + :