SUKOHARJO—Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto (BR) didesak mundur dari jabatan Bupati, karena telah menjadi tim sukses istrinya, Titik Suprapti yang mencalonkan sebagai Bupati lewat Partai Golkar dalam Pilkada 2010.
Tuntutan mundur itu disampaikan Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Syarif Hidayatullah, Jumat (26/3). Desakan itu dilakukan mengingat Bambang Riyanto menjadi bupati dari kader PDIP. Sehingga, jika ia menjadi tim sukses istrinya yang telah menyeberang ke Partai Golkar, sama saja Bambang telah membelot dari PDIP.
“Ini jelas melanggar aturan partai dan jika hal itu benar-benar dilakukan, Bambang Riyanto harus segera mundur dari jabatannya sebagai bupati saat ini,” ujar Syarif pada wartawan, Jumat (26/3).
Syarif mengatakan, Bambang Riyanto sampai saat ini masih menikmati jabatan sebagai kader PDIP. Kursi Bupati saat ini pun, menurutnya masih merupakan jatah PDIP, sehingga jika Bambang Riyanto benar menjadi tim sukses kandidat dari Partai Golkar, hal itu dianggap melanggar aturan partai dan harus mundur.
Pemberitahuan
Bambang Riyanto sendiri tidak berhasil dihubungi untuk dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi lewat ponselnya, namun tidak pernah diangkat. Sementara itu sebagai tindak lanjut secara internal, Syarif mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat internal partai untuk membahas persoalan tersebut, sembari menunggu surat pemberitahuan pengunduran diri dari Titik Suprapti, atau yang akrab disapa TBR.
Pada bagian lain, Ketua DPC PDIP Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mengatakan, kalau memang TBR keluar dari PDIP, pihaknya akan segera menggelar rapat dan mengirimkan surat ke DPD dan DPP. Selain itu, pihaknya juga akan berkirim surat ke KPU Kabupaten Sukoharjo untuk segera mencoret nama Titik Suprapti dari anggota legislatif dari PDIP.
”Pergantian antar waktu (PAW) akan tetap kita lakukan untuk mempertegas dan kita akan mengimbau pada KPU juga untuk mencoret nama TBR dari Fraksi PDIP,” tegas Wardoyo.
Sementara itu, Syarif menjelaskan, sampai saat ini DPC juga belum menerima surat pemberitahuan mundurnya TBR dari PDIP baik secara lisan maupun surat. Menurut dia, mestinya saat rekomendasi DPP turun pada pasangan Wardoyo-Haryanto, semua kader seharusnya turut mendukung.
“Jadi kalau ada kader PDIP yang membelot, kita secara tegas akan memberikan sanksi. Dia juga harus melayangkan surat pengunduran diri ke DPC agar tidak mencemarkan nama baik partai,” ujar Syarif. (mal)
| berbagi di Facebook : Share |
|
| berbagi di Twitter : Tweet |
berbagi di Google + : |







